Trenz Indonesia
News & Entertainment

ILUNI UI Gelar Diskusi Bulanan Terkait Kontroversi UU MD3

UU MD3: Biarkan Atau Gugat ke MK?

226

Trenz News | Meski Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)  telah diresmikan oleh DPR bulan Februari 2018 silam, namun sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa ia untuk tidak menandatangani Undang-Undang tersebut banyak dinilai sebagai pilihan sikap yang sangat bijaksana.

Hal tersebut menjadi kontroversi karena tak lepas dari timbulnya sikap pro dan kontra di masyarakat terkait UU MD3. Aturan,wewenang, tugas dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD dianggap menguntungkan wakil rakyat dan membungkam demokrasi. Revisi pasalnya pun menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi anti kritik dan kebal hukum. UU MD3 ini juga dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap demokrasi.

Sebagai Wakil rakyat, kita percaya DPR semestinya tak mungkin membuat membuat UU yang akan melanggar hak konstitusional rakyat Indonesia dan melanggar konstitusi (UUD 1945). Tentunya DPR sangat paham bahwa UU yang dibuat tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Karena UU yang dibuat dan disahkan DPR tentunya juga akan mengikat kepada seluruh rakyat Indonesia dimana UU MD3 juga akan mengikat anggota DPR sendiri, serta keluarga dan konstituennya.

UU MD 3 yang menjadi penyempurnaan dari UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, secara substansi akhirnya banyak memang menimbulkan banyak kontroversi terutama untuk beberapa pasal yakni:

  1. Pasal 122 huruf k terkait dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang menyatakan bahwa MKD bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini seolah-olah menganggap DPR antikritik dan kebal hukum sehingga seolah-olah ada upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi. Khususnya, apabila nanti ada masyarakat yang kritis terhadap DPR dengan menyampaikan kritik, maka akan dianggap “menghina” DPR. Selanjutnya, mereka yang kritis berpotensi dibawa ke MKD dan diadili oleh MKD. Bila pasal ini dipastikan berlaku, kemungkinan akan banyak masyarakat yang akan diadili oleh MKD karena dianggap menghina DPR dan pada akhirnya MKD berubah menjadi seperti pengadilan negeri.
  2. Pasal 73 terkait pemanggilan paksa. Dimana pasal ini menyebutkan bahwa DPR dibolehkan memanggil paksa setiap orang dengan bantuan aparat kepolisian plus ada klausa dibolehkan untuk menyandera selama 30 hari. Terkait makna pasal ini maka seolah-olah DPR memosisikan sebagai aparat penegak hukum yang bisa dengan mudah memaksa dan menyandera masyarakat.
  3. Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Pasal ini sepertinya ingin menegaskan bahwa anggota DPR seolah olah ingin diperlakukan berbeda dari pejabat lain dikarenakan akan membuat para anggota DPR kebal hukum karena penyidikan terhadap anggota DPR harus melalui izin tertulis Presiden dan pertimbangan tertulis dari MKD.

Karenanya, untuk membahas permasalahan tersebut, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mengadakan  diskusi bulanan yang berjudul  UU  MD3:  Biarkan  atau  Gugat  ke  MK?  Pada Kamis, 22 Maret 2018 di Sekretariat ILUNI UI, Kampus UI Salemba.

Pembicara yang hadir dalam diskusi ini antara lain Berly Martawardaya (Ketua Policy Center ILUNI UI), M. Jibriel Avessina  (Peneliti Center for Regulation, Policy, and Governance  (CRPG) ), Josua  Satria (Penggugat Judicial Review UU MD3 ke KPK), dan Zaadit Taqwa  (Ketua BEM Universitas Indonesia).

Ketua Policy Center ILUNI UI, Berly Martwardaya mengatakan isu ini sangat penting dan implikasinya sangat besar bagi masyarakat sehingga perlu adanya diskusi untuk membahas isu ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas.

Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI mengawali diskusi dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan DPR sudah mencederai  demokrasi Indonesia.  Ia menambahkan, DPR melanggar  pada apa yang tertulis pada UUD 1945: kebebasan bersuara dan kebebasan berpendapat. Selain itu, pasal yang tertulis di dalam UU MD3 tidak menulis secara jelas sanksi sandera dan pidana.

BEM Universitas Indonesia dan BEM Se Indonesia menyatakan tuntutannya; Pertama, BEM UI dan BEM se Indonesia mendesak MK membatalkan pasal 73, pasal 122 huruf L dan pasal 245 UU MD3.  Kedua, BEM UI dan BEM Se Indonesia menolak segala bentuk implementasi dari pasal-pasal tersebut.  BEM UI juga turut mengawasi progres revisi UU MD3 ini dengan melakukan aksi di depan MK dan melakukan pengawalan tiap sidang UU MD3 di MK.

Dari segi politik dan pemerintahan, M. Jibriel Avessina (Peneliti Center for Regulation,Policy, and Governance  (CRPG) ) mengatakan seharusnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dapat mengawal permintaan pemerintah untuk mengawasi perubahan pasal-pasal tersebut.  Lanjutnya, Kemenkumham sebaiknya bisa menegosiasi ulang apa perubahan yang hendak dilakukan dalam Undang-Undang  tersebut.  Menurutnya, sikap Presiden yang menyatakan bahwa ia untuk tidak menandatangani Undang-Undang tersebut sudah sangat bijaksana. Terlebih, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas pemerintahannya, serta menghindari konflik.  Jibriel memberi saran untuk sebaiknya ada evaluasi sumber daya manusia yang ada, untuk mencari orang-orang yang lebih muda dan dapat menafsirkan ide-ide Presiden di lapangan agar dapat terlihat sikap yang ditunjukkan Presiden pada kebijakan tertentu.

Dalam diskusi ini, turut hadir Josua Satria, Penggugat Judicial Review UU MD3 ke KPK. Ia mengatakan gugatan ini berawal dari pemikiran bersama rekan-rekannya untuk berbuat sesuatu yang  berdampak positif bagi orang banyak. Ia bersama rekannya,  Zico, melakukan gugatan ke MK dengan beberapa poin argumen, di antaranya pasal yang multitafsir; langkah hukum yang dilakukan;  serta keberadaan pasal membatasi masyarakat untuk berpendapat. PR/TrenzIndonesia) | Foto: Dok.ILUNI UI

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.