Trenz Indonesia
News & Entertainment

Peleburan BP Batam dengan Pemkot Merupakan Pelemahan Batam Sebagai Kawasan FTZ

75

Jakarta, Trenz News |Pengamat Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai keputusan pemerintah meleburkan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam merupakan bagian dari pelemahan Batam sebagai suatu kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ). Karena sejatinya, dualisme kepemimpinan tersebut menjadi yurisprudensi terburuk saat ini karena mengambil keputusan yang menabrak berbagai regulasi dan peraturan setingkat Undang Undang.

Hal itu disampaikan Danang Girindrawardana usai diskusi publik dengan tajuk “Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan BP Batam”, Rabu (19/12/2018) di Jakarta.

Menurut Danang, ada dua Undang Undang yang dilanggar, pertama, Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan Kepala Daerah tidak boleh merangkap jabatan. Kedua, Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang melarang Kepala Daerah merangkap jabatan.

“Dan lebih konyol lagi, yang dirangkap jabatannya ini adalah satu lembaga negara namanya BP Batam, dilahirkan oleh Undang Undang, mitranya Komisi VI DPR RI. Dan yang diarahkan satu lagi, adalah Kepala Daerah, setingkat Undang Undang juga, pejabat daerah oleh Undang Undang Daerah ya kan. Satu, di mitra Komisi II DPR RI, satu di mitra Komisi VI DPR RI,” tegas Danang.

Jadi Kepala Daerah Kota Batam merangkap ex officio Kepala BP Batam ini mempunyai dua mitra strategis di DPR RI, yang tidak mungkin bisa terjadi adalah penyatuan struktur anggarannya. APBD ada di Pemkot, kemudian APBN ada di BP Batam. “Ini satu mekanisme yang sangat Bad Practices kalau ini terjadi,” ujar Danang.

Danang berharap, kebijakan ini jangan buru buru diterapkan. “Ini masih statement, ini masih press release oleh Menko Perekonomian, tapi kami pingin dikaji lagi. Seharusnya sekarang dilakukan adalah riset dahulu terhadap instrumen peraturannya, baru kemudian keputusannya meleburkan BP Batam kedalam Pemkot Batam,” jelas Danang.

Danang mencurigai ada grand design memunculkan skenario ini untuk ‘menenggelamkan’ atau melemahkan Batam. Hal itu terlihat dengan jelas oleh publik, terlihat dengan jelas juga oleh para investor. “Ada kekhawatiran rencana kebijakan untuk menggabungan antara pimpinan BP Batam menjadi ex officio Kepala Daerah Kota Batam itu justru menjadi bagian akhir dari upaya pelemahan Batam hingga saat ini,” tegas Danang.

Danang mencatat, begitu banyak serial produk kebijakan pemerintah yang mereduksi semakin kecil peranan BP Batam itu. Dulu Otorita Batam dengan kewenangan yang besar kemudian menjadi BP Batam, kemudian ada perubahan dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kemudian perubahan kepemimpinan di tengah jalan dan hingga sekarang dengan kemuncukan pemimikiran untuk meleburkan pimpinan BP Batam ex officio Kepala Daerah Kota Batam.

Melihat situasi seperti itu, dengan trend kebijakan yang muncul, memperlihatkan pemerintah sedang melakukan suatu dekonstruksi terhadap Otorita Batam menjadi BP Batam, kemudian menjadi Batam seperti daerah otonom biasa. Apa dampaknya?

“Otomatis kalau Batam menjadi daerah otonom biasa, maka tidak akan mencapai tujuan atau misi Batam sebagai lokomotif kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” kata Danang.

Bahkan menurut Danang, Batam tidak menjadi istimewa lagi meskipun secara geografis dan geopolitik Batam istimewa. “Kemampuan kita untuk mempreteli keistimewaan itu terlihat jelas dari periode pemerintahan sejak dari 15 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Dimana suatu saat yang dekat nanti, Batam sudah menjadi sebuah daerah otonom biasa yang tidak ada bedanya dengan daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

“Jadi implementasi otorita melalui pemikiran otonomi a simetris sudah hilang dari Indonesia. Karena satu satunya daerah dengan ekonomi a simetris itu ada di Batam. Selain satu daerah lagi yang memiliki kawasan otorita itu ada di Sabang,” jelas Danang mengingatkan.

Berdasarkan catatan, Batam menjadi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan sejak terbentuknya Otorita Batam hingga tahun 2016, Batam selalu menempati 5 tertinggi di Indonesia.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.