Trenz Indonesia
News & Entertainment

Greenpeace Indonesia Mensoroti Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia ke Kaltim

"Pengembangan ibu kota baru harus dipastikan tidak menggunakan kawasan lindung atau cagar alam, karena pasti akan menyebabkan deforestasi tambahan dan ancaman terhadap hewan langka Kalimantan seperti Orangutan," tegas Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak.

383

Jakarta, Trenz News I Senin (26/8) siang lalu, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, di daerah yang akan mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Karenanya, Greenpeace Indonesia sebagai organisasi lingkungan memiliki beberapa kekhawatiran terkait keputusan ini, karena akan membutuhkan konversi hutan dan lahan untuk pembangunan kota, yang tentunya akan berdampak pada lingkungan.

Terkait pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, tertulis dalam siaran pers, Selasa (27/8), kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak mengatakan, Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur jika tanpa menjadikan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama, dikhawatirkan hanya akan menciptakan berbagai masalah-masalah lingkungan di ibu kota baru nanti, seperti yang terjadi di Jakarta saat ini. Kita bisa lihat fakta bahwa polusi udara di Jakarta selain berasal dari sektor transportasi, juga bersumber dari banyaknya PLTU batu bara yang ada di sekeliling Jakarta.

“Jika nanti sumber energi ibu kota baru masih mengandalkan batu bara seperti saat ini di Jakarta, maka jangan harap ibu kota baru akan bebas dari polusi udara. Apalagi jika pemerintah tetap membangun PLTU-PLTU batu bara mulut tambang, seperti yang direncanakan saat ini di beberapa lokasi di Kalimantan Timur. Rencana pembangunan PLTU-PLTU batu bara mulut tambang ini harus dihentikan, karena bertentangan dengan konsep smart, green city untuk ibu kota baru tersebut, di mana sumber energi kota seharusnya dari energi terbarukan. Keberadaan tambang-tambang batu bara tersebut tidak hanya akan menghasilkan polusi udara, tapi juga berbagai bencana lingkungan lain seperti banjir dan kekeringan, seperti yang sudah terjadi di Samarinda, salah satu kota terdekat dengan wilayah ibu kota baru ini,” papar Leonard serius.

Krisis Lingkungan Dan Krisis Iklim
Leonard Simanjutak menuturkan, ancaman krisis iklim berkombinasi dengan salah urus lingkungan Jakarta, juga jangan hanya menjadi alasan pemindahan ibu kota. Namun harus menjadi catatan kritis dan pertimbangan utama bagi strategi pembangunan Indonesia ke depan. Saat ini laju penurunan permukaan tanah di Jakarta antara 1-15 cm per tahun, yang berkombinasi dengan kenaikan tinggi muka air laut yang sudah mencapai 8,5 cm, akan menyebabkan sebagian besar Jakarta Utara tenggelam pada tahun 2050.

“Pemindahan ibu kota ini hanya akan memindahkan atau bahkan menciptakan masalah-masalah lingkungan baru, bila tidak mempertimbangkan krisis iklim yang sudah berlangsung sekarang.

Diperlukan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah untuk menjamin tidak ada konversi lahan berlebihan dan deforestasi tambahan, juga penerapan konsep compact city yang bertumpu pada transportasi publik massal berbasis listrik, pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi utama, dan pengelolaan sampah menuju zero waste city. Hanya dengan hal-hal tersebut ibu kota baru ini tidak memperburuk krisis lingkungan dan krisis iklim yang sudah terjadi sekarang,” tambah Leonard.

Data Greenpeace menunjukkan bahwa lokasi ibu kota baru ini pun tidak bebas dari kebakaran hutan dan kabut asap. Selama krisis kebakaran hutan tahun 2015 ada sebanyak 3487 titik api di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun ini sudah ada 105 titik api, dengan musim kebakaran hutan yang belum menunjukkan tanda berhenti. Analisis Greenpeace menunjukkan total area ‘burnscar’ yang terkena dampak kebakaran hutan seluas 35.785 hektar antara 2015-2018.

“Masalah lingkungan sekali lagi harus digarisbawahi sebagai pertimbangan mendasar dalam proses relokasi ibu kota. Sangat disayangkan bahwa proses ini dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak melalui proses konsultasi publik yang memadai. Dalam negara demokrasi, diskusi terbuka untuk mendengarkan aspirasi publik, termasuk dengan masyarakat adat setempat, harus menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan publik sepenting ini. Ini harus menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi,” tutup Leonard.

Leave A Reply

Your email address will not be published.