Kebijakan Subsidi 2027: Pupuk Turun 20%, Kuota Solar Naik

Trenz Indonesia – 12 November 2026 | Pemerintah terus merapikan kebijakan subsidi menjelang 2027. Dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menetapkan alokasi pupuk subsidi 9,85 juta ton untuk tahun anggaran 2027, sama dengan kuota 2026. Rinciannya, 9,55 juta ton untuk pertanian dan 300 ribu ton untuk perikanan. Rapat itu turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Harga pupuk subsidi dipastikan turun 20% berkat pembaruan tata kelola penyaluran.

Zulkifli menjelaskan, penyaluran pupuk bersubsidi kini melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah telah meninjau 10.070 unit KDKMP di sembilan provinsi sejak 15 Oktober 2026. Namun, nilai anggaran belum dibeberkan karena masih menyesuaikan dinamika geopolitik global. “Kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi kalau bergejolaknya tambah, mungkin juga bisa naik,” ujarnya.

Di sektor energi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota solar subsidi dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter, naik 7,8%. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut lonjakan konsumsi terjadi setelah kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 April 2026. Realisasi penyaluran solar subsidi hingga 31 Oktober 2026 mencapai 88,02%, di atas normal 83%. Sebanyak 30 provinsi, terutama daerah tambang, melampaui kuota. Pertalite tidak ditambah kuotanya, tetapi prognosa hingga akhir tahun dinilai cukup.

Pemerintah juga menaikkan subsidi dan kompensasi energi 2026 menjadi Rp500 triliun dari Rp338 triliun untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak. Hingga 30 Oktober 2026, pembayaran mencapai Rp333,9 triliun. Rata-rata ICP akhir Oktober US$93 per barel dengan kurs Rp17.508 per dolar AS. Dalam RAPBN 2027, alokasi subsidi energi disepakati turun menjadi Rp261,50 triliun dari usulan Rp272,95 triliun.

Sementara itu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu disalurkan melalui bank Himbara dan Pos Indonesia. Kemnaker menetapkan Rp300 ribu per bulan selama Oktober-Desember 2026, dibayarkan sekaligus. Program ini menjaga daya beli pekerja dan buruh.

Dengan berbagai penyesuaian ini, pemerintah berupaya menjaga harga pupuk, pasokan energi, dan daya beli masyarakat tetap terkendali. Kebijakan subsidi diarahkan lebih tepat sasaran, transparan, dan adaptif terhadap tekanan global, meski tantangan fiskal dan fluktuasi harga minyak masih membayangi.

Editor: Abdul Malik
Sumber: Liputan6.com, CNBC Indonesia, Fortune Indonesia, Metro TV