Trenz Indonesia – 14 November 2026 | Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, kembali menjadi sorotan setelah membongkar dugaan kebocoran dokumen dan komunikasi rahasia di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut tiga pegawai KPK yang diduga terlibat dalam penanganan perkara suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), lalu melaporkannya ke Dewan Pengawas KPK.
Boyamin Saiman membeberkan inisial ketiga oknum, yakni TS, MS, dan AS. TS disebut sebagai pejabat Direktorat Penyelidikan KPK yang sebelumnya berasal dari lembaga lain, sedangkan MS merupakan personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi yang berasal dari lembaga penegak hukum di luar KPK. Adapun AS adalah pegawai ketiga yang belakangan disebut dalam laporan. Ketiganya diduga membocorkan dokumen serta berkomunikasi dengan Arif Sugianto, tersangka operasi tangkap tangan KPK terkait perkara ATR/BPN.
Menurut Boyamin Saiman, laporan telah diterima Dewas KPK dan klarifikasi terhadap saksi dijadwalkan mulai pekan depan. Ia meminta agar proses tersebut tidak diintervensi pihak mana pun. Boyamin juga menyoroti munculnya isu bahwa salah satu dari tiga pegawai itu dilindungi pimpinan KPK. Karena itu, ia menuntut Dewas KPK menerapkan zero tolerance terhadap dugaan pelanggaran etik, perilaku, maupun upaya menghalangi penyidikan.
Di isu lain, Boyamin Saiman mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan seluruh komisioner KPU yang bertugas saat pendaftaran capres-cawapres 2024. Ia juga meminta persoalan aturan pencalonan dibawa ke pengadilan. Desakan ini terkait kritik Mahfud MD terhadap Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 soal persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Mahfud menilai aturan itu perlu ditelusuri dan berpotensi menyentuh ketentuan pidana, termasuk pemalsuan surat dan UU ITE.
Sebelumnya, Boyamin Saiman juga melaporkan Kaesang Pangarep ke KPK atas dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat. Ia melampirkan MoU yang diteken Gibran Rakabuming Raka saat menjabat Wali Kota Solo sebagai bukti permulaan. Saat ditanya soal anaknya yang pernah membantu gugatan Gibran di MK, Boyamin menegaskan tidak pernah memerintahkan atau dibayar untuk kepentingan tertentu.
Rangkaian langkah itu menunjukkan ia konsisten mendorong pengusutan dugaan pelanggaran di KPK, KPU, dan lingkaran kekuasaan. Ia berharap aparat pengawas bertindak tegas, transparan, dan bebas intervensi agar kepercayaan publik terhadap lembaga negara tetap terjaga.
Editor: Rachmaniar Wirawanan
Sumber: Keterangan MAKI, Dewas KPK, dan Monitorindonesia
About the Author
