Trenz Indonesia – 14 November 2026 | Jakarta — Program makan bergizi gratis semakin meluas. Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 58,2 juta penerima manfaat dilayani melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara untuk program ini mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026, mencakup penyediaan makanan bergizi hingga operasional layanan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan perluasan makan bergizi gratis menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Sekitar 1.500 SPPG telah diaktifkan untuk mendukung distribusi di wilayah tersebut. Sejak Juli 2026, BGN membenahi tata kelola, pengawasan SPPG, dan pengecekan ketepatan sasaran penerima manfaat langsung di lapangan.
Anggaran dan Stabilisasi Pangan
Kepala BGN Dadan Hindayana memperkirakan kebutuhan makan bergizi gratis dapat mencapai Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp25 triliun per bulan ketika penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Dengan asumsi 20–21 hari produksi per bulan, kebutuhan setahun mendekati Rp300 triliun. Pemerintah juga memanfaatkan kapasitas pembelian SPPG untuk menstabilkan harga pangan, misalnya mengarahkan menu ke protein lain saat harga telur atau ayam melonjak, serta menyerap komoditas yang harganya turun.
Kualitas dan Tanggung Jawab Hukum
Pengawasan keamanan dan mutu makanan diperketat, antara lain melalui uji coba penyajian prasmanan di sekolah. Program ini juga didorong melibatkan rantai pasok lokal dan sumber daya manusia daerah. Namun, BPKP dalam Laporan Kinerja 2025 mencatat variasi status operasional SPPG, perbedaan data penerima, dan ketidakmerataan jangkauan layanan. Karena itu, transparansi anggaran, standar keamanan pangan, serta pembagian tanggung jawab pusat-daerah harus diperjelas.
Uji coba di Tangerang pada 2024 pernah menggunakan dana BOS daerah dengan biaya Rp17.500 per siswa, termasuk susu. Skema itu menjadi bahan evaluasi, bukan standar nasional final. Bagi pemerintah, keberhasilan makan bergizi gratis tidak cukup diukur dari serapan anggaran dan jumlah porsi, tetapi juga kualitas gizi, ketepatan sasaran, dan perlindungan hukum bagi penerima manfaat.
Editor: Rachmaniar Wirawanan
About the Author
