Formula Baru, Pemerintah Belum Buka Angka Upah Minimum 2027

Trenz Indonesia – 15 November 2026 | Pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi 2027, termasuk Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta publik menunggu penetapan resmi dengan dasar hukum baru, yakni UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku 28 Oktober 2026. Ia menyebut aturan pengupahan sudah tersedia dan masyarakat dapat merujuk langsung pada ketentuan tersebut.

Dalam UU baru, Pasal 138 dan Pasal 139 mengatur indikator upah minimum. Kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi salah satu indikator utama melalui survei riil di provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi ekonomi juga masuk pertimbangan, tercermin lewat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pemerintah menegaskan formula upah minimum 2027 tidak lagi sekadar mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025, meski PP itu masih digunakan sebagai pembanding dalam usulan buruh.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan kenaikan upah minimum memakai formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu, dengan tetap mempertimbangkan KHL. Usulan ini merujuk PP 49/2025. Namun, KSPI sebelumnya menolak PP Pengupahan karena dinilai dibahas minim bersama serikat pekerja dan berpotensi menahan kenaikan upah di daerah tertentu.

Dari sisi serikat pekerja, DPW FSPMI Jawa Barat mendorong reformasi sistem pengupahan lebih adil. Wakil Ketua Bidang Pengupahan Fuad BM menilai persoalan upah minimum tidak cukup diselesaikan lewat kenaikan UMK tahunan. Ia menyoroti penentuan UMSK, struktur skala upah, dan kenaikan upah berkala yang dinilai timpang. Fuad mencontohkan pekerja 15 tahun hanya berselisih Rp100.000 dari pekerja baru. FSPMI pun menyiapkan survei KHL mandiri dan pendataan upah di perusahaan.

Dengan dasar hukum baru, penetapan upah 2027 akan bergantung pada KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Pemerintah belum membuka angka, sementara buruh menuntut formula yang transparan dan berkeadilan. Publik kini menunggu kepastian besaran upah provinsi, terutama Jakarta, agar dunia usaha dan pekerja memiliki kepastian menjelang tahun depan.

Editor: Aris Gultom

Sumber: Kompas TV, Liputan6.com, JDIH Kementerian Sekretariat Negara, KSPI, dan FSPMI Jawa Barat.