Irjen Ahrie Sonta Dipecat Polri dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Ajukan Banding

Trenz Indonesia – 15 November 2026 | Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Putusan terhadap Irjen Ahrie Sonta itu terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Sidang berlangsung sekitar 10 jam secara tertutup sebelum majelis menjatuhkan sanksi.

Dalam persidangan, Irjen Ahrie Sonta tampak tertunduk di hadapan lima majelis hakim. Ia memegang sejumlah lembar kertas sambil mendengarkan jalannya sidang. Majelis dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko sebagai ketua komisi dan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan, Irjen Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran etika berupa perbuatan tercela. Selain sanksi etika, majelis menjatuhkan sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri. Menurut Johnny, penegakan Kode Etik Profesi Polri mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional serta menjunjung objektivitas dan akuntabilitas.

Irjen Ahrie Sonta tidak menerima begitu saja putusan itu. Sesuai haknya, ia mengajukan banding. Johnny mengatakan permohonan banding akan diperiksa oleh komisi pada tingkat banding. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang, telah menyatakan banding,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan putusan belum final karena adanya banding. Ia menyebut akan ada proses persidangan lanjutan. “Kan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya,” kata Suyudi di Bandung, Rabu (11/11/2026).

Kasus ini bermula dari penetapan tersangka pada Selasa (3/11). Selain Irjen Ahrie Sonta, penyidik menetapkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso. Belakangan, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga menyadap nomor Presiden RI, tokoh politik lain, jurnalis, hingga pengusaha.

Dengan pengajuan banding, status Ahrie Sonta masih menunggu hasil pemeriksaan tingkat banding. Polri menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang. Proses etik ini menjadi ujian integritas institusi dalam menjaga kepercayaan publik.

Editor: Aris Gultom
Sumber: Liputan6.com, VIVA.co.id