KPI Perkuat Pengawasan Penyiaran Digital, dari Survei MKK hingga Rakornas 2026

Trenz Indonesia – 15 November 2026 | Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus memperkuat perannya di tengah perubahan ekosistem media. Melalui Diseminasi Hasil Survei Minat, Kenyamanan, dan Kepentingan Publik (MKK) 2026 untuk wilayah Jawa Timur 1 di Universitas Budi Luhur, Jakarta, Kamis (12/11/2026), KPI memaparkan temuan riset sekaligus membuka diskusi tentang posisi media penyiaran dan pola konsumsi informasi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Evri Rizqi Monarshi, mengatakan survei itu bertujuan memperoleh gambaran preferensi, kebutuhan, dan kenyamanan masyarakat terhadap program siaran televisi dan radio. “Hasil survei MKK juga dapat menjadi acuan bagi lembaga penyiaran untuk memetakan bentuk program siaran yang diminati atau yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya di hadapan ratusan peserta, sebagian besar mahasiswa UBL. Ia menekankan pentingnya literasi media agar masyarakat mampu memilih tayangan berkualitas, sementara lembaga penyiaran diminta mengedepankan fungsi sosial, edukasi, dan informasi.

Penguatan pengawasan juga menjadi agenda nasional. Dalam Rakornas KPI 2026 di Jakarta, 10–11 November 2026, KPI Pusat dan KPID dari berbagai daerah membahas tantangan penyiaran digital. KPID Kalimantan Tengah menilai pengawasan tidak lagi hanya menyasar televisi dan radio, tetapi perlu mempertimbangkan ekosistem platform digital melalui penyesuaian regulasi dan kebijakan. “Rakornas ini diharapkan melahirkan solusi konkret terhadap persoalan penyiaran yang semakin kompleks,” kata Ketua KPID Kalteng Sesa Mareki.

Urgensi itu terlihat dari data: sekitar 229 juta pengguna internet atau 80,66 persen populasi, lebih dari 143 juta pengguna aktif media sosial, namun lebih dari 70 persen masyarakat masih menonton televisi setiap minggu. Kondisi ini menghadirkan kontradiksi: akses informasi meluas, tetapi ruang publik rentan hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, perjudian daring, eksploitasi anak, dan konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029 bahkan menempatkan ancaman informasi sebagai bagian dari ancaman nonmiliter dan hibrida.

Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia menghadapi tekanan publik. Aksi demonstrasi di Jakarta menyerukan boikot terhadap presenter Ruben Onsu dan meminta KPI turun tangan. Tuntutan itu muncul setelah polemik video call dan laporan dugaan pencabulan sesama jenis yang masih dalam proses hukum; dugaan tersebut belum terbukti. Kasus ini menunjukkan komisi berada di persimpangan antara pengawasan isi siaran, perlindungan publik, dan penghormatan terhadap proses hukum.

Dengan demikian, Komisi Penyiaran Indonesia tidak hanya bekerja mengukur minat dan kenyamanan publik melalui survei, tetapi juga menata pengawasan penyiaran di era konvergensi. Sinergi pusat dan daerah, lembaga penyiaran, serta masyarakat menjadi kunci agar siaran tetap sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.

Editor: Abdul Malik
Sumber: Humas KPI, ANTARA, VIVA