HMP Gibran Gugur Setelah Wapres Mundur, DPR Serahkan Proses ke MPR
Trenz Indonesia – 15 November 2026 | Usulan HMP Gibran atau Hak Menyatakan Pendapat yang diajukan 120 anggota DPR RI resmi kehilangan relevansi setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Pengajuan HMP itu sebelumnya disampaikan dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Pengusul berasal dari sejumlah fraksi, termasuk PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PKS.
Sehari kemudian, Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Jakarta. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan HMP otomatis tidak relevan karena objek yang dituju, yakni pemberhentian Gibran sebagai wapres, sudah tidak ada. Senada, Muhammad Khozin dari Fraksi PKB menegaskan proses HMP tidak dapat dilanjutkan karena kehilangan sasaran. Pimpinan MPR disebut akan menggelar rapat gabungan fraksi dan DPD untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.
Namun, kuasa hukum pengadu Gibran, Ahmad Khozinudin, mendesak DPR tetap melanjutkan HMP. Ia membedakan pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi dengan pertanggungjawaban jabatan wapres. Menurutnya, penghentian HMP begitu saja berpotensi membuat negara menanggung fasilitas dan kompensasi bagi Gibran, terutama saat penerimaan pajak disebut belum mencapai target Rp514 triliun.
DPR menegaskan mekanisme selanjutnya beralih ke MPR. Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan wapres harus diisi melalui sidang MPR paling lambat 60 hari. Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sebelum sidang paripurna untuk mengusulkan dua nama calon wapres kepada pimpinan MPR, sesuai Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. MPR kemudian memilih satu dari dua nama tersebut.
Dengan demikian, HMP yang semula menjadi jalan pemakzulan Gibran berakhir tanpa kelanjutan di DPR. Perhatian publik kini beralih ke langkah MPR dan Presiden dalam mengisi kursi wapres sesuai konstitusi. Meski begitu, desakan agar DPR tetap mengusut tanggung jawab jabatan menunjukkan bahwa polemik HMP Gibran belum sepenuhnya tertutup.
Editor: Abdul Malik
Sumber kredibel: Kompas TV, Metro TV, IDN Times, ANTARA
