DPR RI Jadi Sorotan: Progres IKN, HMP Gibran, hingga RUU Perampasan Aset
Trenz Indonesia – 15 November 2026 | Jakarta – DPR RI kembali menjadi pusat perhatian publik dalam sepekan terakhir. Beragam agenda legislasi, pengawasan, dan pembangunan infrastruktur negara bergulir bersamaan, mulai dari Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kasus hukum yang menyeret kepala daerah.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar menyatakan pembangunan gedung perkantoran masih sesuai target. Kawasan legislatif dan yudikatif masing-masing mencapai 25,40 persen dan 32,83 persen. Gedung DPD RI 22,75 persen, MPR RI 24,33 persen, DPR I 21,91 persen, DPR II 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna 20,25 persen. Adapun jalan di kawasan legislatif sudah 41,49 persen.
Di sisi lain, kuasa hukum pengadu Gibran, Ahmad Khozinudin, mendesak DPR RI melanjutkan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pengunduran diri Gibran tidak seharusnya menggugurkan HMP. Ia membedakan pertanggungjawaban jabatan wakil presiden dari pertanggungjawaban pidana pribadi. Khozinudin juga meminta DPR memastikan fasilitas pascamundur tidak membebani keuangan negara, terlebih saat target pajak Rp514 triliun belum terpenuhi.
Komisi III DPR RI mendesak Polda Nusa Tenggara Timur mengusut tuntas dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Ketua Komisi III Habiburokhman meminta polisi bertindak proaktif, tanpa kompromi, dan segera menahan terlapor jika bukti permulaan cukup. Ia menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus bagi kepala daerah dalam kasus kekerasan seksual.
Selain itu, muncul petisi yang mendesak verifikasi ijazah seluruh anggota DPR. DPR dan pemerintah juga menyepakati pembatasan jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dari 13 menjadi 6. Habiburokhman menilai pembatasan itu penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dan mempertimbangkan UNCAC. Aspirasi korban investasi bodong agar aset hasil rampasan dikembalikan turut menjadi perhatian.
Dinamika ini menegaskan bahwa kerja DPR RI tidak hanya terbatas pada legislasi, tetapi juga mencakup pengawasan pembangunan dan penegakan hukum. Publik kini menunggu tindak lanjut konkret atas setiap agenda tersebut.
Sumber: VIVA, Kompas TV, detikBali, CNN Indonesia. Editor: Rachmaniar Wirawanan.
