Bahlil Lahadalia Teken WUP Ujung Kulon, Harga Asli Pertalite hingga Isu Relokasi Badak Jawa
Trenz Indonesia – 18 November 2026 | Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan setelah dokumen Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten terungkap. Keputusan yang diteken Bahlil pada 12 Februari 2026 itu memasukkan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), meski pemerintah menegaskan belum ada izin tambang di kawasan tersebut.
Dokumen resmi yang diperoleh Suara.com menunjukkan WUP menjadi dasar penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, hingga batuan. ESDM menyebut proses penetapan wilayah tambang di sekitar Ujung Kulon telah berjalan sejak 2013 dan pengawasan kawasan tetap krusial. Penetapan WUP tidak otomatis memberi perusahaan hak eksploitasi.
Isu ini mencuat bersamaan dengan usulan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, untuk merelokasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Pegiat media sosial Jhon Sitorus menduga ada kaitan antara relokasi dan keputusan Bahlil. Ia menyoroti bahwa Alas Purwo belum dinilai layak sebagai habitat badak Jawa oleh Kementerian Kehutanan. Menurut Jhon, satu-satunya alasan pemindahan badak Jawa adalah tambang, bukan Krakatau. Warta Ekonomi mencatat keputusan Bahlil terbit sebelum wacana Hashim mengemuka.
Di sisi lain, Bahlil dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan harga keekonomian Pertalite yang jauh lebih tinggi dari harga jual. CNBC Indonesia melaporkan harga asli Pertalite mencapai Rp18.102 per liter, sementara di SPBU dijual Rp10.000 per liter. Bahlil bahkan menyebut harga asli BBM bersubsidi sudah lebih dari Rp20.000 per liter.
- Harga jual Pertalite: Rp10.000 per liter.
- Harga keekonomian: Rp18.102 per liter.
- Subsidi dan kompensasi: Rp415,8 triliun per Oktober 2026.
Dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Presiden Prabowo Subianto sempat bercanda bahwa kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebenarnya disiapkan untuk Bahlil. Kompas TV melaporkan candaan itu menambah warna politik di tengah sorotan terhadap kinerja Bahlil.
Dengan demikian, nama Bahlil Lahadalia kini berada di pusat tiga isu besar: tata kelola wilayah tambang di sekitar Ujung Kulon, beban subsidi BBM, dan polemik relokasi badak Jawa. Publik menuntut transparansi agar kebijakan energi dan konservasi tidak saling bertabrakan.
Editor: Abdul Malik
