Yusril Ihza Mahendra Dorong Polri Ungkap Aktor Intelektual Penyadapan Presiden, Singgung Makar
Trenz Indonesia – 18 November 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong Polri mengusut aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yusril, penyidikan tidak tertutup kemungkinan meluas ke pihak di luar institusi kepolisian apabila bukti mengarah pada perencana dan pengendali penyadapan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Yusril menyatakan temuan terbaru menunjukkan penyadapan bertujuan melumpuhkan pemerintahan. Karena itu, penyidik perlu menelusuri perintah, tujuan penggunaan perangkat, serta pihak yang memanfaatkan hasil sadapan. Ia menyinggung keterangan Kapolri di DPR yang menyebut pengguna akhir sementara mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril.
Yusril juga mengungkap gelar perkara kasus tersebut dijadwalkan Kamis (19/11/2026). Gelar perkara kemungkinan digelar di Kejaksaan Agung, bukan Bareskrim Polri, dengan melibatkan ahli dan pengacara. Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara dapat tergolong tindak pidana makar karena berkaitan dengan motif politik. Penyidik masih mendalami siapa yang memerintahkan dan memanfaatkan hasil penyadapan, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat atau birokrasi pemerintahan lain.
Di tengah sorotan itu, Yusril menanggapi isu cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai partai pengusung Prabowo-Gibran boleh mengusulkan tokoh dari luar kader partai. Mekanisme itu, katanya, merujuk UU MD3, tetapi keputusan akhir tetap menjadi wewenang Presiden Prabowo. “Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden,” kata Yusril. Ia meyakini Prabowo memiliki kebijaksanaan dan insting politik yang baik untuk memilih wakil presiden hingga 2029.
Dengan dua isu besar ini, Yusril menegaskan penegakan hukum atas dugaan penyadapan harus transparan dan tuntas, sementara pengisian jabatan wakil presiden diserahkan kepada mekanisme konstitusional serta kewenangan Presiden. Sumber: Antara, Liputan6, Metro TV News. Editor: Abdul Malik.
