Trenz Indonesia
News & Entertainment

ICLD Gelar Seminar Membedah PP Nomor 56 Tahun 2021. Adakah Menjawab Kegaduhan

263

Jakarta, Trenz Edutainment I Dalam rangka membedah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 – Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, atau cukup disebut dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur soal royalti lagu musik Analog sampai Digital. Dalam PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik. Lantaran itu, masalah PP No. 56 tahun 2021 sempat ‘gaduh’ di awal tahun 2021.

Webinar Sabtu (7/8) pagi, adalah ICLD (Indonesian Center for Legislative Drafting) sebagai penyelenggara acara seminar yang mengangkat tema “Menyoal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKM) – Kedudukan, Kewenangan dan Pertanggungjawaban Keuangan” terbilang cukup unik, karena sejatinya seminar tentang PP 56 tahun 2021 dilakukan oleh kalangan penggiat industri musik.

Kali ini, webinar yang berdurasi dua jam, dilakukan oleh para akademisi Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara, tanpa keterlibatan pembicara dari industri musik. Sehingga webinar ini mencoba mengupas permasalahan dalam konteks keilmuan murni dan steril dari kepentingan-kepentingan bisnis yang mungkin ada dalam industri musik.

Boleh jadi, ICLD memandang perlu untuk membedahnya dengan para pakar hukum, para narasumber tersebut,  sebut saja; Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., (Guru Besar FH UI),  Sony M. Sikumbang, S.H., M.H. (Dosen Perundang-undangan FH UI), Andi Sandi A.T. Tonralipu, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Tata Negara FH UGM), Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Dosen Keuangan Negara FH UI).

Saat membuka seminar secara virtual, Ketua Penyelenggara Dr. Fitriani A. Sjarif S.H., M.H. mengatakan, ICLD sebagai pusat riset hukum dan peraturan perundang-undangan fokus pada persoalan perundang-undangan terkini.

“Jadi kami melihat eksistensi LMKN dibedah dari sisi bagaimana peraturan perundang-undangan membentuk lembaga pelaksana (implementing agency) untuk memastikan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan efektif,” kata Fitriani.

Ketua Penyelenggara Seminar Menyoal LMKM, Dr. Fitriani A. Sjarif S.H., M.H.

Selanjutnya Fitriani menceritakan, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan LMKN adalah  lembaga bantu pemerintah, lantas pihaknya mau melihat apa itu lembaga bantu pemerintah, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara memiliki koridor tertentu dalam menyebut sebuah lembaga sebagai lembaga bantu pemerintah atau tidak. Mengingat jika terdapat ketidakjelasan terhadap status lembaga bantu tersebut maka akan berdampak pada kedudukan, kewenangan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga itu sendiri. Dikatakan juga LMKN disebut sebagai lembaga bantu pemerintah non APBN, dalam hal ini bagaimana pertanggung jawaban dana dari LMK yang ditarik oleh LMKN.  Karena jika dilihat dari sifatnya ada  kecenderungan LMKN lebih memiliki sifat lembaga privat bukan sebagai lembaga publik.

Masih banyak orang awam yang mempertanyakan apa fungsi LMKN. Apalagi dalam pembicaraan yang ramai dan menasional tentang PP 56 tahun 2021 awal tahun ini , nama LMKN ini mencuat. Pro Kontra dari banyak pihak mewarnai pembicaraan tersebut, mulai dari kemudahan pembayaran dan harapan atas adanya laporan yang teratur dari sisi pro hingga tiadanya kuasa dari pencipta dan kekhawatiran atas pertanggungjawaban keuangan dari sisi yang kontra.

Namun dalam bahasan ini, Profesor di bidang Hak Kekayaan Intelektual,  Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. mengungkapkan, masalah polemik LKMN harus dilihat dari dua perspektif perdata dan perspektif administrasi negara. Kalau dilihat dari perspektif perdata, LKMN sebagai lembaga privat dibentuk berdasarkan undang-undang hak cipta. Sementara kalau dilihat dari sisi perspektif administrasi negara yang diatur melalui PP Nomor 56 tahun 2021 “Bahwa LKMN adalah lembaga bantu pemerintah,” singkat Agus Sardjono menegaskan.

Andi Sandi A.T. Tonralipu, S.H., LL.M.

“Kalau dilihat dari sisi perdata LKMN dimaksudkan untuk mewakili para user,  yakni pencipta lagu dengan pengguna karyanya. Tapi perspektif perdata juganbisa didekati dengan pendekatan doktrinal.Sementara kalau dari sisi Administrasi negara yang melihat Menurut PP 56  2021 sebagai lembaga bantu pemerintah yang menangani urusan pemerintahan yang tidak tercakup oleh organ-organ pemerintah sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Agus Sardjono.

Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

Meski demikian, dalam PP 56 tahun 2021, diatur mengenai LMKN yang disebutkan sebagai – “Lembaga bantu pemerintah non-APBN” juga memiliki kewenangan untuk menghimpun royalti dan mendistribusikannya kepada para pencipta.

Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, antara lain :

  1. Masalah hak cipta ini pada dasarnya adalah masalah keperdataan, sehingga harus ada kuasa dari pencipta kepada orang yang melakukan penghimpunan royalti. LMKN mendapatkan kuasa dari siapa?
  2. Jika memang LMKN bisa melakukan penghimpunan uang masyarakat/royalti tanpa kuasa, maka LMKN bertindak sebagai badan hukum publik, sebagaimana halnya kantor-kantor pendapatan negara lainnya. Jadi LMKN ini badan publik atau badan privat? Bagaimana pertanggungjawaban keuangan?
  3. Jika LMKN adalah badan non-APBN, bagaimana mereka membiayai operasionalnya? Apakah mereka juga diperbolehkan memotong 20% dari royalti pencipta? Apakah pencipta akan menanggung pemotongan yang lebih besar, dengan 20% untuk LMKN dan 20% untuk LMK?
Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

Yang pasti taka da lagi kegaduhan dengan keberadaan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang bermuatan sebanyak VI Bab dan 23 Pasal yang telah  ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo, pada tanggal 30 Maret 2021 dan sehari kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly , adalah untuk mengoptimalkan fungsi Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Leave A Reply

Your email address will not be published.