Jakarta, Trenz Corner | Saiful SH, Pengamat kebijakan publik menilai program vaksinasi Covid-19 adalah upaya pemerintah yang harus diapresiasi setinggi-tingginya. Upaya itu, adalah sebagai wujud tangungjawab pemerintah kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Saiful SH atau akrab disapa Bejo, saat menjadi narasumber di acara webinar yang mengusung tema “Dukung Vaksinasi Covid-19, Jangan Kendor Protokol Kesehatan,” yang diselenggarakan oleh Indo CF (Indonesian Care Forum) bekerjasama dengan KPC PEN (Komite Penanganan Covid19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional), Senin (25/1/2021).
Saiful SH (Pengamat Kebijakan Publik) bersama dr. Siti Nadia Tarmidzi M.Epid (Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI) tampil sebagai narasumber, di acara Webinar ICF Sesion 2021 tersebut, yang juga melibatkan Amrul Haqq (gelitikpolitik.com) sebagai Moderator dan Rakisa (Akish) selaku Koordinator Webinar serta Aulia Mufida selaku MC.
Selain dikenal sebagai pengamat kebijakan publik, Saiful SH atau mas Bejo yang juga merupakan lulusan Fak Syariah , dari Institut Agama Islam Ma,arif , Lampung ini juga dikenal sebagai Pegiat Investigasi Media Sosial , dan kini menjabat sebagai Direktur Utama di PT BNN (PT. Bromo Noto Negoro) serta menjadi Komisaris di PT Sinar Media Indonesia selaku induk usaha dari TrenzIndonesia.com.
Berikut paparan singkat, Saiful SH terkait webinar ICF Sesion 2021 bertema “Dukung Vaksinasi Covid-19, Jangan Kendor Protokol Kesehatan,”.
Pandemi covid-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat luas terutama dibidang kesehatan secara umum dan dibidang perekonomian serta dibidang sosial sehingga banyak terjadi PHK dalam jumlah besar, penambahan pengangguran, kemiskinan, penurunan grafik kesehatan, kenaikan angka kematian, kekerasan terhadap anak, ditambah lagi situasi saat ini banyak terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain sehingga saat ini lebih tepatnya ekonomi sangat menderita.
Untuk itu, pemerintah mengambil sebuah langkah kebijakan sebagai solusi yang cepat, adil, dan berkelanjutan, tentunya kebijakan pemerintah tersebut tetap mengedepankan pada pemutus rantai penularan covid-19. Kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini dengan adanya program vaksinasi covid-19.
Manfaat kebijakan pemerintah terhadap program vaksinasi covid-19 :
a. Imunisasi atau vaksin adalah upaya untuk menanggulangi krisis kesehatan akibat covid-19 sehingga dapat juga diartikan sebagai upaya menanggulangi krisis ekonomi akibat covid-19. Pemerintah dalam hal ini telah memesan vaksin 181 juta jiwa sebanyak 426 juta dosis vaksin diantaranya
- Sinovac
- Novavac
- Covax/Gavi
- Astrazeneca
- Pfijer
Vaksin tersebut tentunya sudah melalui uji klinis dan telah mencapai fase ketiga seperti vaksin Sinovac memiliki perhitungan efikasi vaksin atau interpretasi sebesar 65,3% pengertiannya adalah “Orang yang mendapatkan vaksin sinovac resiko terinfeksi covid-19 berkurang 65,3% dibandingkan orang yang tidak tervaksinasi, dan orang yang tidak divaksinasi sinovac beresiko terinfeksi covid-19 sebanyak 3x lebih tinggi dari pada resiko orang yang divaksinasi”.
b. Kebijakan pemerintah tentang vaksinasi harus kita dukung karena dalam hal ini pemerintah berupaya menjaga harmonisasi kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi dan berdasarkan pada epidemiologi dan berprinsip universal kesetaraan yang berkelanjutan dengan konsep pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-lingkungan.
Perlunya peningkatan pengawasan pendistribusian untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif yang memanfaatkan kebijakan ekonomi pada saat krisis akibat covid-19. Langkah strategis yang dilakukan pemerintah terkait program vaksinasi dan bersifat segera adalah sebagai berikut :
- Pendidikan dan penyuluhan tentang vaksin imunisasi segera dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam upaya diantaranya penyuluhan melalui tenaga kesehatan dan staff medis, media sosial, internet, whatsapp, facebook, twitter, dan media elektronik karena sangat tinggi permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang vaksincovid-19 , yakni sekitar 79% sedangkan yang belum memutuskan atau bersikap cuek/masabodoh 8%, dan yang menyatakan tidak ingin tahu 13%
- Penyuluhan terhadap perlindungan anak dan perempuan berdasarkan kasus yang terkonfirmasi terdapat 8.842 aduan kekerasan fisik, psikis, dan seksual, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa anak di Indonesia saat ini memiliki 2 ancaman, yang pertama ancaman penularan covid-19 jika diluar rumah, yang kedua jika anak berada di rumah juga tidak sepenuhnya merasa nyaman bersama orang-orang yang semestinya melindungi dan mengasihi karena terjadi kekerasan terhadap anak selama di rumah. Kekerasan terhadap anak selama masa pandemi ini disebabkan oleh perubahan pola hidup secara drastis dan tidak stabilnya ekonomi diantaranya PHK dan lain-lain. Dibutuhkan penyuluhan dan pendidikan tentang kebijakan kesehatan dan ekonomi secara harmonis dan merata.
Mari kita dukung program vaksinasi covid-19 dengan kita mendukung program pemerintah ini, sama juga dengan kita mendukung program percepatan ekonomi nasional tetap harus patuhi protokol kesehatan dengan 3M dan 3T (Saiful SH / Bejo) | Foto: Fajar
