Trenz Indonesia
News & Entertainment

LMKN : Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

232

Jakarta, Trenz Music | LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan atribusi dari Undang-Undang (UU) Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu atau musik.

LMKN memiliki Visi untuk meningkatkan pendapatan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dan terdistribusinya royalti penggunaan Karya cipta lagu dan musik kepada pemilik dan pemegang hak.

Sedangkan Misi dari LMKN adalah terselenggaranya manajemen royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik secara transparan, proporsional dan adil dengan ketentuan yang berlaku.

LMKN sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini untuk mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat. Sesuai undang-undang, LMKN adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

 

Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Mengamanahkan didirikannya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) untuk Menangani pengumpulan royalti musik di Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham), Yasonna H. Laoly melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Terkait. Masa jabatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait selama tiga tahun dan dapat dipilh kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Anggota Komisioner LMKN Pencipta dan Hak Terkait (2015-2018)

Anggota Komisioner LMKN Pencipta

  1. H. Rhoma Irama
  2. James Freddy Sundah
  3. Adi Adrian
  4. Dr. Imam Haryanto
  5. Slamet Adriyadie

Anggota Komisioner LMKN Hak Terkait

  1. Rd. M Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo)
  2. Ebiet G. Ade
  3. Djanuar Ishak
  4. Miranda Risang Ayu
  5. Handi Santoso

 

Anggota PLT Komisioner Pencipta dan Hak Terkait (2018-2019)

Pada akhir tahun 2017 LMKN memasuki masa jabatan berakhir bersamaan dengan adanya pergantian Pimpinan pada Kementerian Hukum dan HAM. Pada Bukan Februari 2018, Kementerian Hukum dan HAM mengangkat PLT (Pejabat Pelaksana Tugas) Komisioner agar kegiatan pengumpulan dan pendistribusian royalti musik di Indonesia tidak terbengkalai.

Kemudian Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal HKI), Freddy Harris, mengangkat PLT Komisioner diantaranya adalah ; James F. Sondah, Danan Purnomo, Adi Adrian, Erni Widhyastari, Imam Haryanto, Ebiet G Ade, Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah, Rapin Mudiardjo,

Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2019, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi melantik sepuluh anggota Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk periode 2019-2024, di Kantor Kemkumham, Jakarta. Sepuluh anggota LMKN yang mewakili dari berbagai kalangan (9 Komisioner dari umum + 1 Komisioner yang diisi oleh perwakilan pemerintah dari Kemenkumham yang akan melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan hak terkait) tersebut dilantik langsung oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly.

Brigjen. Pol (P) Yurod Saleh, S.H., M.H., ditetapkan sebagai Ketua LMKN, sedangkan untuk posisi Wakil Ketua LMKN diisi oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Karim Tarigan

Sedangkan yang menjadi Anggota Komisioner Pencipta dan Hak Terkait (2019-2024) adalah:

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat

  1. Ir. James Freddy Sundah (Pencipta)
  2. Rapin Mudiardjo Kawiradji (Hak Terkait)

Bidang Hukum dan Litigasi

  1. Marulam Juniasi Hutauruk, S.H., (Pencipta)
  2. Rien Uthami Dewi, S.H. (Hak Terkait)

Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik

  1. Ebiet G. Ade (Pencipta)
  2. Irfan Aulia S.Kom (Hak Terkait)

Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi

  1. Adi Adrian (Pencipta)
  2. Yessi Kurniawan, S.T. (Hak Terkait)

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, sepuluh Komisioner ini, akan menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Tugas Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait

Penetapan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti, penetapan tata cara pendistribusian royalti, dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Kehadiran LMKN di bidang musik diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. (Fjr/ lmkn.id/ dgip.go.id/hhukumonline.com) | Foto: Google.co.id

Leave A Reply

Your email address will not be published.