Jakarta, Trenz News | Dalam Kongres ke-18 World Meteorology Organisation (WMO), yang diiuktimoleh 149 Negara dan berlangsung di Swiss, 3-14 Juni 2019, Indonesia kembali terpilih sebagai salah satu dari 37 anggota Dewan Eksekutif World Meteorology Organisation.
Indonesia duduk mewakili negara di kawasan Pasifik Barat Daya bersama dengan negara di kawasan yakni Australia dan Singapura.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang mewakili Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri RI yang telah melakukan kampanye pencalonan dirinya dalam beberapa bulan terakhir dengan dukungan penuh Wakil Tetap RI di Jenewa/Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa (PTRI Jenewa) dan seluruh perwakilan RI di luar negeri.
Terpilihnya kembali Indonesia pada pemilihan Dewan Eksekutif (DE) WMO yg dilaksanakan setiap 4 tahun sekali tersebut, menandai 12 tahun secara berkelanjutan, Indonesia menduduki posisi Anggota Dewan Eksekutif WMO.
Peran utama DE adalah menetapkan kebijakan-kebijakan serta program-program strategis WMO untuk 4 tahun mendatang (2019 – 2023).
Sebelum terpilih, Kepala BMKG mendapat kepercayaan sebagai keynote speaker bersama jajaran tokoh dunia di bidang Meteorologi, Hidrologi dan Oceanografi, yg disampaikan dalam Special Session on Our Ocean, dalam rangka memperingati United Nation Year of Ocean Decade.
Dwikorita menekankan bahwa untuk mewujudkan keselamatan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan dan pembangunan layanan operasional maritim, sangat diperlukan data meteorologi, oceanografi, volkanologi dan tektonik, yang terintegrasi dalam suatu sistem yang handal, mudah diakses dan didukung oleh jaringan komunikasi yang tangguh (jaringan komunikasi yang tidak akan lumpuh dalam situasi darurat).
“Untuk itu, perlu dilakukan observasi yang terstandardisasi secara digital dan otomatis real time, dengan peralatan yang rutin terpelihara dan terkalibrasi, dan dilakukan sertifikasi bagi para pengolah data/analis/forecaster/modeler, untuk merekam/memantau multi-data tersebut di atas,” lanjut Dwikorita.
Dwikorita menjelaskan jika hal itulah yang sering menjadi kendala/tantangan bagi negara-negara berkembang dalam mewujudkannya, karena berbagai keterbatasan baik keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan dana.
“Mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan data terstandard dan berkualitas dengan sistem yang handal maka diperlukan adanya partnership atau kerja sama dengan berbagai pihak antar negara ataupun dengan pihak swasta melalui “public-private engagement” seperti yang saat ini sedang disiapkan oleh Indonesia,” ujarnya.
“One Observation Policy” lanjut Dwikorita, sangat diperlukan yang akan diatur secara nasional di masing-masing negara, untuk menjaga sinergi dan sinkronisasi dalam integrasi data antar lembaga.
Dwikorita menekankan perlunya untuk menguatkan keterlibatan masyarakat dengan menerapkan kearifan dan pengetahuan lokal yang relevan untuk mendukung ketangguhan mereka di kawasan pantai yang rawan bencana.
“BMKG atas nama Indonesia pun telah menerima Certificate of Appreciation yang ditandatangani Presiden WMO, David Grimes, karena keberhasilan dan perannya dalam merealisasikan pilot project pembangunan sistem peringatan dini banjir rob di Indonesia pada Indonesia Coastal Inundation Forecasting System (Ina-CIFS) yang baru saja diluncurkan pada Bulan April tahun 2019 ini,” pungkasnya.
Produk domestik Indonesia yang lain, juga telah menjadi bahan percontohan, sebut Dwikorita seperti Sistem Cataloguing Extreme Events dan perangkat lunak otomatisasi digitasi pias.
Dua produk terakhir hasil dari Pusat Penelitian dan Pengembangan ini, lanjut Dwikorita membuka peluang kerja sama bilateral dengan beberapa negara di Afrika dan Amerika Selatan,
“Melalui produk tersebut, BMKG telah diminta untuk memberikan pelatihan atas nama WMO di Regional Association lainnya, khususnya di negara-negara Chili, Afrika Selatan dan Mozambique,” ujar Dwikorita.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga telah secara aktif menyuarakan isu dan peran gender melalui keterlibatan aktif Kepala BMKG pada pertemuan Gender Working Breakfast sebagai salah satu pembicara kunci serta melalui Kiprah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Nelly Florida Riama, dalam merealisasikan program-program WMO, yang dibuat dalam bentuk clip video yang menjadi bahan tayang berkelanjutan.
Melalui prestasi inilah, ungkap Dwikorita, Indonesia diberikan kepercayaan WMO kepada Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh BMKG, untuk membantu WMO terutama dalam melaksanakan program-program peningkatan kapasitas negara-negara Anggota, terutama di wilayah RA V (Pasifik Barat Daya), diantaranya pengembangan kapasitas di bidang prediksi cuaca numerik dan sekolah lapang iklim untuk petani dan nelayan. (PresidenRI.go.id/Fjr) | Foto: Dok. PresidenRI.go.id