Kebijakan Kontroversial Memicu Kegaduhan di Dunia Olahraga
Jakarta, Trenzindonesia | Indonesia Peduli Olahraga (IPO) secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.
Desakan ini muncul akibat polemik yang ditimbulkan oleh Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi.
Regulasi tersebut memicu kontroversi besar, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Olahraga. Bahkan, isi peraturan ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Olimpiade (Olympic Charter).
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, telah mengajukan revisi terhadap Permenpora tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyoroti perlunya pemerintah mendengar aspirasi dari berbagai pihak di dunia olahraga.
“Kami mendukung penuh program pemerintah, namun kami memohon agar masukan dari KONI Pusat, induk cabang olahraga, serta KONI provinsi dan kabupaten/kota dapat diperhatikan. Evaluasi atas Permenpora ini penting untuk menjaga ekosistem olahraga yang sehat,” ujar Marciano.
Protes serupa juga datang dari beberapa KONI Daerah yang merasa bahwa kebijakan ini dibuat tanpa melibatkan pemangku kepentingan utama dalam dunia olahraga.
Hasil penelitian yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan penilaian negatif terhadap kinerja Menpora Dito Ariotedjo, dengan skor -7. Skor ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemuda dan olahraga, terutama selama 100 hari pertama masa jabatannya.
IPO dan CELIOS menyoroti beberapa masalah utama dalam Permenpora No. 14 Tahun 2024:
Minimnya Keterlibatan Masyarakat Olahraga
Penyusunan kebijakan ini tidak melibatkan organisasi olahraga seperti KONI, KOI, Olympian, pelatih, dan atlet. Hal ini menciptakan kesan bahwa kebijakan dibuat sepihak tanpa dialog terbuka.
Protes dan Penolakan dari Berbagai Pihak
Banyak elemen masyarakat olahraga yang merasa diabaikan, sehingga memicu protes luas dan kegaduhan di tingkat pusat hingga daerah.
Kurangnya Transparansi dan Responsivitas
Proses pembuatan peraturan ini dinilai tidak transparan, tanpa adanya forum diskusi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Reaksi Media dan Opini Publik
Sejumlah media nasional turut menyoroti polemik ini. Liputan6.com mencatat bahwa kurangnya dialog sebelum penerapan kebijakan menjadi salah satu penyebab utama kegaduhan. Sementara itu, Kompas.com menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada ekosistem olahraga nasional.
IPO menyerukan perlunya reformasi pendekatan dalam pengambilan kebijakan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan kolaboratif diperlukan untuk menciptakan regulasi yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat olahraga.
Di tengah kegaduhan ini, IPO berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan keresahan masyarakat olahraga dan mengambil langkah tegas, termasuk reshuffle kabinet jika diperlukan.
“Masyarakat olahraga membutuhkan kebijakan yang mendukung kemajuan olahraga prestasi di Tanah Air, bukan kebijakan yang justru memicu ketidakstabilan dan hilangnya kepercayaan,” pungkas perwakilan IPO. (Da_Bon/Fjr)