Peneliti: Situasi Kini Berbeda dengan Orde Baru
Jakarta, Trenzindonesia | Polemik seputar potensi kembalinya Dwifungsi ABRI/TNI kembali mencuat ke ruang publik, menyusul disahkannya Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025.
Sebagian masyarakat menilai, beleid tersebut berpotensi membuka ruang bagi kembalinya peran ganda militer seperti pada era Orde Baru.
Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Peneliti Lembaga Kajian Geopolitik dan Bisnis (LKGB), Ferdian Kebe. Dalam pernyataan resminya pada Jumat (16/5), Ferdian menegaskan bahwa kekhawatiran soal kembalinya Dwifungsi TNI merupakan isu yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Situasi saat ini sangat berbeda dengan masa Orde Baru. Dulu TNI dan Polri merupakan satu kesatuan, sekarang keduanya sudah terpisah menjadi dua institusi berbeda,” kata Ferdian.

Ia menambahkan bahwa TNI kini tidak lagi berperan dalam ranah politik dan telah fokus menjalankan tugas utamanya di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Menurutnya, UU TNI yang baru justru memperkuat peran profesional TNI di luar politik praktis.
Ferdian juga mengkritisi pandangan publik yang selama ini cenderung menilai Dwifungsi ABRI/TNI sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Ia menilai, pada masanya, ABRI berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan.
“Dengan keterlibatan militer dalam pemerintahan saat itu, koordinasi kebijakan negara dan keamanan menjadi lebih efektif dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ancaman dalam negeri,” jelasnya.
Lebih jauh, Ferdian menyebut bahwa ABRI di masa lalu juga berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Banyak prajurit yang terlibat dalam sektor pemerintahan dan proyek strategis di bidang infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu contohnya adalah program ABRI Masuk Desa, yang membangun jembatan, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya di pelosok tanah air. Ini menunjukkan fungsi sosial TNI dalam mendukung pemerataan pembangunan,” paparnya.
Ferdian menegaskan bahwa meskipun fungsi ganda seperti era Orde Baru tidak lagi dijalankan, TNI tetap memiliki kedekatan dengan masyarakat dan melanjutkan peran sosialnya secara proporsional.
“Sebagai institusi yang lahir dari rakyat, TNI tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Ini dibuktikan lewat tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap TNI, seperti yang tercatat dalam survei Indikator pada tahun 2024,” pungkasnya. (Da_Bon/Fjr) | Foto: Istimewa
