HomeNewsIsu Kembalinya Dwifungsi TNI Dinilai Tidak Relevan

Isu Kembalinya Dwifungsi TNI Dinilai Tidak Relevan

Published on

Peneliti: Situasi Kini Berbeda dengan Orde Baru

Jakarta, Trenzindonesia | Polemik seputar potensi kembalinya Dwifungsi ABRI/TNI kembali mencuat ke ruang publik, menyusul disahkannya Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025.

Sebagian masyarakat menilai, beleid tersebut berpotensi membuka ruang bagi kembalinya peran ganda militer seperti pada era Orde Baru.

Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Peneliti Lembaga Kajian Geopolitik dan Bisnis (LKGB), Ferdian Kebe. Dalam pernyataan resminya pada Jumat (16/5), Ferdian menegaskan bahwa kekhawatiran soal kembalinya Dwifungsi TNI merupakan isu yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Situasi saat ini sangat berbeda dengan masa Orde Baru. Dulu TNI dan Polri merupakan satu kesatuan, sekarang keduanya sudah terpisah menjadi dua institusi berbeda,” kata Ferdian.

Isu Kembalinya Dwifungsi TNI Dinilai Tidak Relevan

Ia menambahkan bahwa TNI kini tidak lagi berperan dalam ranah politik dan telah fokus menjalankan tugas utamanya di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Menurutnya, UU TNI yang baru justru memperkuat peran profesional TNI di luar politik praktis.

Ferdian juga mengkritisi pandangan publik yang selama ini cenderung menilai Dwifungsi ABRI/TNI sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Ia menilai, pada masanya, ABRI berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan.

“Dengan keterlibatan militer dalam pemerintahan saat itu, koordinasi kebijakan negara dan keamanan menjadi lebih efektif dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ancaman dalam negeri,” jelasnya.

Lebih jauh, Ferdian menyebut bahwa ABRI di masa lalu juga berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Banyak prajurit yang terlibat dalam sektor pemerintahan dan proyek strategis di bidang infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Salah satu contohnya adalah program ABRI Masuk Desa, yang membangun jembatan, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya di pelosok tanah air. Ini menunjukkan fungsi sosial TNI dalam mendukung pemerataan pembangunan,” paparnya.

Ferdian menegaskan bahwa meskipun fungsi ganda seperti era Orde Baru tidak lagi dijalankan, TNI tetap memiliki kedekatan dengan masyarakat dan melanjutkan peran sosialnya secara proporsional.

“Sebagai institusi yang lahir dari rakyat, TNI tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Ini dibuktikan lewat tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap TNI, seperti yang tercatat dalam survei Indikator pada tahun 2024,” pungkasnya. (Da_Bon/Fjr) | Foto: Istimewa

Latest articles

HUT Ke-31 Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan Wujudkan Rumah Singgah untuk Pemulung Anak, dan Anak Jalanan

KOTA BEKASI - “Rumah” adalah arsitektur; metafora bentuk, ruang dan fungsi. Sel tunggal yang...

Gus Syaifuddin Tekankan Amanah Uang Rakyat saat Resmikan Dapur Gizi ke-5 di SPPG Kramat Kenar

Jakarta , Trenzindonesia.com — Ketua Umum Forum Ulama Santri Indonesia (FUSI) sekaligus pimpinan Yayasan...

Royalti Mandek Sejak 2024, Obbie Messakh: Ini Hak Ekonomi Pencipta

Ramadan seharusnya menjadi ruang hening untuk berbagi dan memaafkan. Namun di kediaman almarhum Franky...

Cut Mini Pemeran Maisaroh “Wanita Terkaya Berwatak Keras” di Film Pasukan 1000 Janda

Film Pasukan 1000 Janda walaupun masih tahap penggarapan syuting, saat ini menjadi perbincangan hangat...

More like this

Gus Syaifuddin Tekankan Amanah Uang Rakyat saat Resmikan Dapur Gizi ke-5 di SPPG Kramat Kenar

Jakarta , Trenzindonesia.com — Ketua Umum Forum Ulama Santri Indonesia (FUSI) sekaligus pimpinan Yayasan...

F-JUPNAS GIZI Sambut Positif Ajakan BGN Jadikan Medsos Kanal Pengawasan MBG

Jakarta, 3 Maret 2026 – Forum Jurnalis Ketahanan Pangan Nasional dan Gizi Indonesia (F-JUPNAS...

AM Pesta Rejeki 2026, Promo Spesial Dukung Persiapan Mudik dan Renovasi Rumah Menjelang Lebaran

Jakarta , Trenzindonesia.com - Menjelang bulan suci Ramadhan dan tradisi mudik Lebaran yang selalu...