JAKARTA, Trenzindonesia | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memerangi praktik pungutan liar (Pungli) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, dalam sebuah diskusi mengenai “Strategi Pencegahan Pungutan Liar dan TPPO di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta“, yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah pada Kamis (06/07).
Dalam kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menghadirkan lima narasumber yang ahli di bidangnya, termasuk Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Keamanan dan Intelijen, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat, Inspektur Wilayah III, dan Auditor Kepolisian Madya Tk. III Inspektorat Pengawas Daerah Polda Metro Jaya.
Ibnu Chuldun menyoroti dua isu utama dalam diskusi tersebut, yaitu komitmen untuk mencegah pungutan liar dan TPPO sesuai dengan arahan Presiden RI. “Kami telah melakukan langkah-langkah strategis di 28 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Ini menunjukkan komitmen kami untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima tanpa ada pungutan liar,” ujar Ibnu Chuldun kepada seluruh peserta yang hadir secara langsung maupun virtual.
Pungutan liar merupakan bentuk korupsi yang menghambat pembangunan dan merusak tata kelola pemerintahan. Pembentukan Tim Saber Pungli bertujuan untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien serta mengubah pola pikir aparatur negara dalam pelayanan dengan prinsip Zero Pungli.
“Kami berharap seluruh jajaran menolak tegas segala bentuk pungutan liar dan mematuhi aturan yang berlaku,” tegas Ibnu Chuldun.
Dalam upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Direktur Jenderal Imigrasi telah memberikan arahan yang tegas terkait penerbitan paspor. Ibnu Chuldun memerintahkan satuan kerja imigrasi untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan yang ketat. “Perketat lagi dan berikan seleksi yang lebih ketat dalam penerbitan paspor, lakukan wawancara yang mendalam,” ucap Ibnu Chuldun.
Ibnu Chuldun juga menekankan bahwa upaya memerangi pungutan liar dan TPPO membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran serta pendekatan yang komprehensif. “Ini melibatkan berbagai pihak secara menyeluruh dan membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas,” tambahnya.
Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta berharap dapat mencegah pungutan liar dan TPPO dengan mengedepankan integritas. Melalui langkah-langkah strategis ini, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka, yang merupakan faktor penting dalam kesuksesan Kementerian Hukum dan HAM. Ian Rasya / Fjr)