Jakarta, Trenz News | Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Pemerintah menginstruksikan pembentukan posko tangguh Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Menurut Wiku, hal ini dilakukan untuk menyikapi terus meningkatnya kasus Covid-19.

“Sementara kedisiplinan masyarakat yang belum optimal. Maka perlu ada penanganan hingga ke tingkat desa, kampung, RT, RW,” ujar Wiku dikutip dari tayangan di kanal YouTube BNPB, Kamis (4/2/2021).

“Arahan Presiden, organisasi ini perlu dibentuk dengan struktur sederhana dengan menyesuaikan kearifan lokal masing masing daerah,”tuturnya

Dengan adanya posko, upaya penanganan Covid-19 bisa terdesentralisasi hingga tingkat mikro.

Nantinya, posko ini terdiri dari unsur TNI, Polri dan unsur Pemda seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perekonomian, Puskesmas, PKK dan komunitas lain di bawah komando satgas di daerah.

Kemudian, secara struktural posko terdiri dari Kepala Desa atau Lurah sebagai ketua, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beranggotakan perangkat desa dan elemen masyarakat lainnya.

“Posko ini akan menjadi pusat komando untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi serta mengeksekusi penanganan Covid-19 di masing-masing daerah,” jelas Wiku.

“Secara operasional nanti fungsi prioritas posko akan mencakup pendorong perubahan perilaku, memberikan layanan peduli informasi, memaksimalkan testing, tracing treatment di tingkat desa atau kelurahan,” lanjutnya.

Wiku melanjutkan, Satgas Penanganan Covid-19 pusat akan memimpin koordinasi posko secara nasional.

Koordinasi rutin juga akan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dan seluruh Kementerian/lembaga terkait dalam rangka mengevaluasi program ini.

“Harapannya posko ini bisa menekan angka penularan Covid-19 di daerah sehingga mampu mengendalikan kasus Covid-19 secara nasional,” harap Wiku.

Wiku menambahkan, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan posko ini.

Anggaran itu dialokasikan dari dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil APBD Kabupaten/Kota serta dana desa yang telah dialokasikan untuk desa.

“Pemda diminta  berkoordinasi dengan Kemenkeu demi pembentukan posko sesegera mungkin,” ujar Wiku.

Diberitakan, berdasarkan laporan data harian yang dicatat Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, total kasus positif di Tanah Air mencapai 1.111.671 kasus hingga Rabu (3/2/2021).

Jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 11.984.

Dari data yang sama juga tercatat 175.236 kasus aktif Covid-19.

Sementara itu jumlah total kasus sembuh terdapat 905.665 setelah bertambah 9.135 orang dan jumlah total meninggal dunia sebanyak 30.770 setelah bertambah 189 orang.(dd)