Para pembicara pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang diadadakan Kemenko Polhukam
Jakarta , Trenzindonesia.com | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan pentingnya memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai kunci menjaga kedaulatan negara. Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Industri Pertahanan yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Forum dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesbang, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, serta menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, BRIN, KKIP, Defend ID, hingga Pinhantannas. Peserta forum terdiri dari perwakilan lintas kementerian/lembaga, TNI-Polri, BUMN, maupun perusahaan swasta pertahanan.
Purwito menegaskan bahwa kemandirian alutsista adalah faktor krusial dalam menjaga keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.
“Kemandirian dalam pengadaan Alpalhankam adalah kunci utama menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman,” ujar Purwito.
Tantangan Industri Pertahanan Nasional
Meski industri pertahanan Indonesia terus berkembang, sejumlah tantangan masih membayangi. Antara lain, ketergantungan pada alutsista impor, stagnasi anggaran pertahanan yang masih sekitar 0,8 persen dari PDB, hambatan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga beban pajak yang menekan industri pertahanan tier 2. Minimnya dukungan riset dan pengembangan (R&D) juga menjadi sorotan serius.
Brigjen TNI Nur Wahyu Widodo, Dirjakstra Kemhan, menegaskan pentingnya membangun ekosistem industri pertahanan sebagaimana tertuang dalam Jakum Hanneg 2025–2029 serta Permenhan No. 12 Tahun 2023. Sementara Kemenperin menekankan perlunya revisi aturan TKDN, penguatan SDM, serta insentif khusus untuk sektor maritim, otomotif, dan dirgantara.
“Kemandirian tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari kolaborasi dan keberanian mengambil risiko lintas K/L, akademisi, bisnis, dan pemerintah,” tegas Pieter dalam forum tersebut.
Roadmap Defend ID dan Visi 2045
Direktur Utama Defend ID, Joga Dharma Setiawan, turut memaparkan roadmap industri pertahanan hingga 2045. Fokus utama diarahkan pada pengembangan industri pertahanan 5.0 berbasis kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, serta interoperabilitas sistem pertahanan.
Joga menegaskan bahwa transformasi teknologi ini akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dorongan Kebijakan Pro-Industri
Para narasumber sepakat bahwa kebijakan pemerintah perlu lebih berpihak pada pelaku industri dalam negeri, baik melalui dukungan TKDN, keringanan pajak, maupun peningkatan alokasi anggaran R&D. Dengan langkah konkret tersebut, industri pertahanan Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan alutsista sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.