Bahas Hasil Kongres Luar Biasa dan Integritas Organisasi
Jakarta, Trenzindonesia | Pada Jumat (30/8/2024), Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu bersama jajaran Dewan Pers menerima audensi dari Pengurus PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) masa bakti 2023-2028.
Pertemuan ini diadakan di Lantai 7 Kantor Dewan Pers, dengan sejumlah tokoh penting dari kedua pihak hadir. Dari pihak Dewan Pers, selain Ninik Rahayu, turut hadir Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Yadi Hendriana,serta Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Arif Zulkifli. Sementara dari PWI Pusat, hadir Ketua Umum Zulmansyah Sekedang, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang, Anggota Dewan Kehormatan Banjar Chaeruddin,dan Ketua Komisi Pendidikan Marah Sakti Siregar, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia KLB PWI.
Dalam pertemuan tersebut, Marah Sakti Siregar melaporkan pelaksanaan KLB PWI yang digelar pada 18 Agustus 2024. KLB ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI Pasal 10 Ayat 7, yang mengatur bahwa ketika Ketua Umum berhalangan tetap, Plt harus mempersiapkan KLB untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan yang baru dalam waktu enam bulan.
KLB tersebut diadakan setelah keluarnya SK DK Nomor 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR tanggal 16 Juli 2024 yang memutuskan pemberhentian penuh terhadap Hendry Ch Bangun (HCB) sebagai anggota PWI. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara PWI DKI Jakarta Nomor 01/BA.RPH/PWI-P/VII/2024 yang menyatakan bahwa HCBbukan lagi anggota PWI. Dalam KLB, hadir 20 perwakilan PWI Provinsi, meskipun sesuai PRT, kongres sah jika dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah provinsi, atau 26 utusan. Namun, ketentuan yang berlaku pada Ayat 3 memungkinkan kongres dilanjutkan meski kehadiran kurang dari dua pertiga.
Marah Sakti menjelaskan bahwa pimpinan sidang sudah menunda persidangan sejenak sebelum melanjutkan sesuai aturan yang berlaku, dan akhirnya menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum serta Sasongko Tedjo sebagai Ketua Dewan Kehormatan secara aklamasi.
Sementara itu, Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat, mengungkapkan bahwa pemberian sanksi kepada HCBbermula dari permasalahan keuangan organisasi yang kini dikenal dengan istilah “cash back“. Organisasi kehilangan uang sebesar Rp1.080.000.000 yang diduga diambil untuk Forum Humas BUMN, namun kemudian dibantah oleh pihak Forum dan HCBsendiri. Karena HCB tidak dapat menyebutkan nama penerima cash back tersebut, sanksi organisasi pun dijatuhkan.
Pengurus PWI hasil KLB, yang didukung oleh mayoritas senior dan PWI Provinsi, disebut sebagai PWIyang “Menegakkan Integritas dan Marwah Organisasi”, dengan tanggung jawab besar untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas para wartawan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang juga membahas isu-isu penting seperti penggunaan Kantor PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers serta rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara mandiri oleh PWI Jatim dan PWI Jabar.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyampaikan apresiasi atas penjelasan dari pihak PWI Pusat terkait KLB dan dinamika internal PWI. Dewan Pers, kata Ninik, tidak akan mencampuri proses rekonsiliasi internal PWI, melainkan menyerahkannya sepenuhnya kepada organisasi tersebut. Terkait penggunaan Kantor PWI Pusat dan pelaksanaan UKW mandiri, Dewan Pers akan segera menggelar Rapat Pleno untuk mengambil keputusan.
“Khusus soal integritas wartawan, Dewan Pers sepenuhnya mendukung agar hal tersebut ditegakkan,” tegas Ninik Rahayu, menutup audensi dengan pesan penting mengenai komitmen Dewan Pers dalam menjaga standar etika profesi wartawan. (PR/Fjr) | Foto:Istimewa
