Minimnya Sosialisasi Pilkada 2024 dan Dugaan Monopoli
Media Depok, Trenzindonesia | Menjelang Pilkada Depok 2024 yang dijadwalkan pada 27 November mendatang, perhatian publik mulai tertuju pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, khususnya terkait minimnya sosialisasi Pilkada di media massa.
Padahal, masa kampanye telah memasuki tahap krusial.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdi Nurdiansyah, melontarkan kritik keras terhadap KPU terkait penggunaan anggaran sosialisasi Pilkada yang disebut mencapai Rp 73 miliar, namun dampaknya tidak terlihat. Sosialisasi yang seharusnya menggerakkan partisipasi pemilih justru dinilai minim, terutama di media lokal yang seharusnya menjadi ujung tombak penyebaran informasi.
“Sosialisasi Pilkada Depok nyaris tidak terlihat, padahal anggarannya mencapai Rp 73 miliar. Itu uang rakyat, seharusnya digunakan maksimal untuk memberi informasi yang jelas kepada masyarakat,” tegas Rusdi dalam pernyataannya pada Selasa (8/10/2024) di kantor Sekretariat PWI Depok.
Rusdi juga menyinggung dugaan adanya monopoli media dalam kampanye sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPU. Ia menyebut bahwa KPU hanya bekerja sama dengan satu media, mengesampingkan media lainnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan mengancam prinsip netralitas lembaga tersebut. “Sosialisasi tidak bisa hanya lewat satu media, apalagi jika media itu memiliki afiliasi politik. Ini melanggar prinsip netralitas KPU,” jelasnya.
Selain itu, Rusdi menekankan pentingnya kolaborasi antara KPU dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi bukan hanya lewat media massa, tetapi juga melalui baliho, banner, dan media luar ruang yang seharusnya terlihat di jalan-jalan utama Kota Depok. “Seharusnya informasi dari KPU ada di mana-mana, bukan hanya poster-poster calon yang terpampang,” tambah Rusdi.
Ia juga menyoroti proses lelang e-katalog yang digunakan KPU dalam memilih media kerja sama. Proses ini menurutnya kurang transparan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika media yang dipilih memiliki keterkaitan dengan salah satu pasangan calon. Rusdi menegaskan pentingnya keadilan dalam distribusi anggaran sosialisasi, baik untuk media cetak, elektronik, online, maupun luar ruang.
Dengan Pilkada Depok yang semakin dekat, kritik tajam dari PWI ini diharapkan bisa menjadi peringatan bagi KPU untuk segera memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang adil, transparan, dan merata sangat penting agar publik mendapatkan informasi yang lengkap dan netral tentang Pilkada, sehingga demokrasi di Kota Depok dapat berjalan dengan baik.
Jika KPU tidak segera mengambil langkah perbaikan, kepercayaan publik terhadap proses Pilkada dan integritas penyelenggara pemilu bisa terancam, sekaligus membahayakan target partisipasi pemilih yang ingin dinaikkan dari 60% menjadi 80%. (IA/Fjr) | Foto: Istimewa