BANTEN, Trenz Corner | Maraknya aktivitas dan beragam program yang dilakukan Polri di berbagai daerah dan tingkatan, mulai dari Mabes, Polda, Polres dan Polsek, sungguh sangat mengesankan dan menggembirakan hati, setidaknya selama sebulan terakhir, terlepas dari pengaruh atau pun dampak dari “Drama Dari Duren Tiga” yang cukup menghebohkan sepanjang bulan Agustus hingga September 2022.
Peristiwa di Duren Tiga itu sendiri mulai mencuat pada 8 Juli 2022 dan belum juga tuntas, apalagi kemudian semakin luas melibatkan banyak pihak. Dan kini menyeret sejumlah korban ikutan yang tak kalah banyak. Seperti ditetapkannya sejumlah perwira dan Jendral Polisi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat yang sungguh sangat menyayat hati rakyat.
Atas dasar itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Kode Etik Polri tak ragu memecat mereka secara tidak hormat sebagai tersangka obstruction of justice. Meski begitu, hasrat Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo hendak menjadikan momentum ini untuk melakukan reformasi ditubuh Polri, boleh dikata tampak sungguh meyakinkan jika menilik tegarnya langkah-langkah tegas yang dilakukan seperti menindak sejumlah personil Polri yang terlibat, langsung maupun tidak langsung terkait dengan skenario besar “Drama Dari Duren Tiga” yang sungguh menyedihkan dan mengecewakan orang banyak ini.
Baca Juga:
Suara lantang dan keras pun terus disampaikan dari berbagai tokoh masyarakat, bahkan instansi serta kelompok profesi agar Polri segera berbenah diri. Mereformasi secara bertahap. Seperti diungkap seorang Ibu yang bernama Teratai Merah menuliskan pendapat dan gagasannya terkait dengan paparan penulis yang “Menilik Seriusnya Polri Mereformasi Diri“.
Menurut Ibu yang menggunakan nama Teratai Merah ini, takaran reformasi baginya adalah, jika di jalan raya sudah tidak ada lagi pungutan liar. Petugas tidak lagi melakukan tilang dengan cara membiarkan warga melakukan pelanggaran, baru kemudian ditangkap. Karena yang ideal itu, Polisi harus terlebih dulu melakukan pencegahan dan pengarahan. Tak membiarkan warga melakukan pelanggaran untuk kemudian dipalak.
Kecuali itu, kata Teratai Merah, semua pengelola judi terutama bandarnya yang besar buktikan benar ditindak. Bukan cuma yang kecil-kecil seperti pengedar narkoba yang sudah banyak mavianya. Preman di pasar dan kampung juga harus diberantas. Termasuk bos dan agen penjual minuman keras. Jadi bukan warung kecil yang menjual eceran itu yang diberantas. Pabrik dan agen pengedarnya, mengapa tidak pernah ditangkap dan dipenjara ?
Namun H. Agus lebih keras lagi meminta Kapolri mengundurkan diri. Sebab hanya dengan begitu katanya, reformasi ditubuh Polri dapat terwujud. Logikanya memang jadi terkesan naif. Sebab yang harus menjadi pelopor sekaligus pelaku utamanya menjadi semakin tidak jelas. Yang ideal tentu saja yang dapat melakukan reformasi di tubuh Polri itu harus dan semestinya hanya Kapolri. Ibarat kenakalan anak-anak dalam rumah, yang bisa menindak sekaligus melakukan penataan kembali tata rumah tangga yang kacau adalah kepala rumah tangga dari anggota keluarga yang nakal dan mbalelo itu. Sebab kalau ada anak yang nakal dalam suatu keluarga, menjadi tidak logik jika orang tuanya yang harus diusir keluar dari rumah.
Keluhan warga masyarakat tentang Polri yang perlu direformasi sungguh banyak. Meski tak sedikit juga yang salah kaprah seperti mengusulkan agar Kapolri diganti. Sementara sosok penggantinya pun tidak dia sodorkan siapa dan seperti apa idealnya yang baik dan mumpuni untuk melakukan reformasi di tubuh Polri.
Karena itu perlu juga disebut, sosok Listyo Sigit Prabowo adalah kelulusan Akpol tahun 1991 dengan masa jabatan 30 tahun mampu mencapai Jendral bintang empat. Dan tercatat sebagai Kapolri termuda di sepanjang sejarah Kepolisian di Indonesia. Ia pun lulusan S2 Universitas Indonesia dengan thesis komplik etnis di Kalijodo. Dan karier Listyo Sigit Prabowo pun dimulai dari Polsek Duren Sawit (1999), Polsek Tambora Jakarta (2003). Lalu Polres Kota Surakarta, 2011.
Karier Listyo Sigit Prabowo terus melejit menjadi Kasubdir II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri 2012. Terus jadi ajudan Presiden (2014). Kemudian menjadi Kapolda Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2018) dan Kabareskrim Polri (2019) hingga Kapolri (2021). Paling tidak, reputasi Listyo Sigit Prabowo berhasil menangkap Djoko Tjandra terpidana kasus Bank Bali yang sempat leha-leha bebas selama 11 tahun menikmati udara segar.
Lalu tingkat kepercayaan publik terhadap Polri pun diakui sejumlah guru besar yang berkumpul di Club Caffe Universitas Gajah Mada, Sabtu 27 Agustus 2022. Keprihatinan mereka justru terhadap krisis kepemimpinan bangsa. Seruan yang mereka utamakan justru lebih mementingkan adanya restorasi kepemimpinan di Indonesia. Sebab musabab krisis kepemimpinan itu yang merujuk pada berbagai kasus hukum yang dilakukan pejabat publik dengan melanggar etika, moral serta praktik korupsi di semua level dan tingkatan. Karena itu perlunya pemimpin yang amanah, kompeten dan menjunjung tinggi integritas, ujar Profesor Suwarsih Madya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Minggu, 28 Agustus 2022.
Profesor Chairil Anwar Guru Besar UGM, menerangkan gerakan yang dilakukan kalangan akademisi ini merupakan salah satu ikhtiar untuk ikut membangun politik kebangsaan melalui proses kepemimpinan.
Dalam konteks inilah keyakinan dan kepercayaan pada Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo sebagai pimpinan puncak di tubuh Polri mampu dan mau melakukan reformasi (kalau pun harus secara bertahap dengan merestorasi Polri) hingga eksistensi Polri dapat benar-benar dirasakan oleh segenap warga masyarakat, yaitu yang mengayomi, melindungi dan mengamankan, hingga sungguh rakyat merasakan nyaman bersama Polri. Tidak lagi seperti sebelumnya, takut dan jengah. Maka itu, sosialisasi Polisi Sahabat Anak, jangan cuma live service saja. (Jacob Ereste) | Foto: Google.com