BATAM, Trenz Newsw | Kementerian Hukum dan HAM RI melangsungkan Apel Nasional Gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam pada  Rabu  (19/01/2022).  Apel  yang  digelar  sebagai salah  satu  rangkaian acara menuju Hari Bhakti Imigrasi Ke72 itu diikuti oleh 26 instansi eksternal dan di hadiri secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonnal H. Laoly serta Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sjarief Hiariej. Tercatat sebanyak 172 orang hadir secara fisik dalam  kegiatan ini.

Pemilihan Kepulauan Riau sebagai lokasi Apel Nasional Gabungan bukan tanpa alasan. Letak Provinsi Kepulauan Riau yang sangat dekat dengan Negara tetangga tak hanya membawa dampak secara ekonomi, namun juga  mengemban risiko kesehatan. Selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo mengenai pengendalian penyebaran Virus Covid19 Varian Omicron, Menkumham melakukan pengecekan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengetatan perbatasan dan terhadap personil di wilayah tersebut. Melalui amanat sebagai pembina apel, Menkumham menekankan bahwa keamanan dan ketertiban suatu wilayah negara menjadi tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. Dengan demikian,dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar para  penegak hukum, penjaga perbatasan, dan penjaga kedaulatan.

“Pengawasan  terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi sesuatu yang penting. Karena 3 tahun ini pandemi Covid19 telah melanda negeri ini. Pengawasan dan pengamanan terhadap keluar masuknya WNA maupun WNI kedalam dan keluar negeri menjadi bagian dari pencegahan masuknya virus covid dengan ragam varian yang terus berkembang, seperti  misalnya omicron yang disinyalir masuk dari luar negeri ke Indonesia.”,  tutur Yasonna. Ia juga menyebutkan, pengamanan dan pengawasan yang  baik juga mencegah masuknya berbagai pengaruh negative atau kejahatan  yang dibawa dari oknum WNA yang tidak bertanggungjawab.

Dalam apel tersebut dilaksanakan pula prosesi penyerahan Hibah Tanah  dari Kepala BP Batam kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Menuju penghujung apel, Menteri Yasonna secara simbolis memulai pelaksanaan Patroli Gabungan Pengawasan Dalam Rangka  Penegakan Hukum Keimigrasian dan menandatangani Prasasti Pangkalan  Armada Kapal Patroli Imigrasi  “Joesoef Adiwinata”.

Pada kesempatan yang sama, apel secara tatap muka juga dilakukan di  empat lokasi, yaitu Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Halim), Kanwil  Kemenkumham Bali (Denpasar), Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah (Palu) dan Kanwil Kemenkumham Papua Barat (Sorong). Sebelum melanjutkan agenda berikutnya pelayaran Simulasi Penangkapan Kapal PMI Ilegal Menteri Yasonna berdialog dengan Kanim Kelas I TPI Denpasar sebagai pelaksana Patroli Darat dan Kanim Kelas II TPI Sorong sebagai pelaksana Patroli Laut. Setidaknya terdapat lima armada kapal dan sebuah pesawat TNI AU Jenis A291 0 meluncur dalam patroli gabungan di kawasan perairan dekat Selat Singapura itu. Adapun kelima kapal yang bergabung terdiri dari KAL NIPA I Speedboat BC 15028, KRI Kujang dan KRI Siwar (646). Perairan Batam memiliki tingkat kerawa I.57,  KP. BISMA 8001, nan  tindak pidana transnasional seperti penyelundupan barang dan orang. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan negara, Imigrasi tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Tim ini  melibatkan stakeholder dari berbagai inst lalu lintas dan keberadaan Orang Asing di Indonesia. ansi yang terkait dengan “Saya  mengajak seluruh jajaran Kemenkumham khususnya jajaran imigrasi agar terus membuka diri, perluas wawasan dan perkuat jejaring antar instansi sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif efisien dan tercapai  targetnya, sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun 2022 dan akan dilaksanakan baik ditingkat pusat dan wilayah.”, pungkasnya. (PR/Ian Rasya)