Bogor, Trenzindonesia | Menjelang Hari Raya Idul Adha, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, melakukan kunjungan ke Bursa Hewan Qurban (BHQ) di Lapangan Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Bogor pada Rabu (12/6/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kesehatan hewan kurban yang akan dijual di Kota Bogor.
Menurut Hery, bursa hewan kurban ke-22 yang berlangsung mulai 1 hingga 17 Juni 2024 ini menjadi pusat penjualan hewan kurban yang dikelola secara kolaboratif antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya PSIPKH. Hery menekankan pentingnya memperbanyak bursa hewan kurban terpusat seperti ini di masa depan.
“Bursa hewan kurban yang terpusat membuat kontrol terhadap kesehatan dan keamanan hewan lebih terjamin. Hewan yang masuk dan keluar dicek kesehatannya dan diberikan tanda stiker atau sertifikat yang menjelaskan bahwa hewan tersebut telah melalui pengecekan dan dinyatakan sehat,” jelas Hery.
Namun, Hery juga menerima laporan bahwa masih ada pedagang hewan kurban yang berjualan di pinggir jalan di Kota Bogor. Untuk memastikan kesehatan hewan-hewan tersebut, dinas terkait telah membentuk tim yang berkeliling untuk memeriksa kesehatan hewan di lapangan.
“Saat ini, baru ada sebelas pedagang besar yang masuk ke bursa ini. Kami berharap para pedagang yang ada di pinggir jalan dapat bergabung, karena retribusinya juga tidak mahal, hanya untuk kebersihan dan lain-lain,” ucap Hery.
Hery juga menekankan perlunya sosialisasi untuk membuat pusat penjualan hewan kurban lebih tertib dan terorganisir. Secara fasilitas, Hery menyatakan bahwa kondisi bursa masih berjalan dengan baik dan kebersihannya terjaga. Namun, evaluasi dari Kementan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana harus dipelihara dan ditingkatkan, terutama dalam hal higienis.
Ke depan, Pemkot Bogor akan berdiskusi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan dan meningkatkan fungsi serta fasilitas RPH Kota Bogor. “Ini catatan evaluasi dari Kementerian Pertanian untuk RPH Kota Bogor yang kita miliki, yang legal untuk pemotongan hewan dan pelayanan seluruh Kota Bogor. Ini harus kita prioritaskan karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tambah Hery.
Hery juga menginformasikan bahwa warga Kota Bogor diperbolehkan memanfaatkan RPH untuk penyembelihan hewan kurban selama kapasitas masih memungkinkan. “Pada prinsipnya, kami mempersilakan jika ada yang ingin menjamin pemotongannya sesuai syariat Islam dan kebersihannya terjaga,” ujarnya.
Kepala UPTD RPH Bubulak, Didong Suherdi, menjelaskan bahwa dalam 24 jam, RPH Kota Bogor memiliki kapasitas pemotongan di atas 100 hewan. Untuk retribusi pemotongan hewan, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2023, sapi atau kerbau dikenakan biaya sebesar Rp80.000,00 per ekor, kambing atau domba Rp13.000,00 per ekor, dan untuk unggas Rp400.000,00 per ekor. (PR/Fjr) | Foto: istimewa