Permudah Izin demi Kepentingan Rakyat
Jakarta, Trenzindonesia | Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk merampingkan birokrasi dan menyederhanakan regulasi demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
Dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025), Presiden meminta seluruh Kabinet Merah Putih untuk menghapus Peraturan Teknis (Pertek) yang seringkali menjadi penghambat di lapangan.
“Jadi, perizinan saya minta ya, Menteri-Menteri jangan ragu. Kadang-kadang sudah ada Keputusan Presiden, tapi masih juga muncul yang namanya pertek-pertek. Kadang malah lebih ketat dari Keputusan Presiden,” tegas Presiden Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama para ekonom dan pengusaha.
Pertek Harus Seizin Presiden
Presiden menekankan bahwa mulai saat ini, setiap Peraturan Teknis yang dikeluarkan kementerian harus seizin langsung Presiden Republik Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan konsistensi kebijakan nasional serta memotong rantai birokrasi yang dinilai menghambat proses perizinan dan investasi.
“Pokoknya, nggak ada lagi Pertek yang keluar tanpa izin Presiden. Semua harus dipermudah, demi rakyat,” tegas Kepala Negara.
Selain menyoroti masalah Pertek, Presiden Prabowo juga memerintahkan jajaran kabinet untuk menghapus semua regulasi yang tidak masuk akal. Ia meminta agar setiap kebijakan selalu berpihak kepada rakyat dan dunia usaha.
“Buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan justru menyusahkan orang yang ingin membangun negeri ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan perlunya introspeksi diri dari seluruh lembaga dan institusi, khususnya yang terkait dengan praktik impor dan bea cukai. Ia menekankan bahwa penyelundupan dan prosedur yang menghambat harus dihentikan karena berpotensi merusak industri dalam negeri dan merugikan masyarakat.
“Institusi kita harus beres, bea cukai jangan macam-macam. Hentikan penyelundupan. Itu mengancam industri kita, pekerjaan rakyat kita,” tegasnya.
Presiden juga memberikan peringatan keras kepada pejabat atau institusi negara yang terbukti terlibat dalam praktik penyelundupan atau penyalahgunaan wewenang. Ia meminta setiap kebijakan dan implementasi lapangan harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi terhadap rakyat.
Di akhir sesi tanya jawab, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para ekonom dan pengusaha yang hadir atas masukan dan kritik konstruktif yang diberikan. Ia menegaskan bahwa masukan dari pelaku usaha sangat penting untuk perbaikan kebijakan ke depan.
“Kalau ada implementasi yang kurang tepat di lapangan, mohon langsung laporkan. Kita akan bertindak cepat,” kata Presiden. (Da_Bon/Fjr) | Foto: Istimewa