Jakarta, Trenz News | Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu menilai perebutan kewenangan antara BP Batam dengan Pemda Batam hanya akan membuang waktu. Sementara tujuan dibentuknya kawasan ini dilupakan. Demikian hal tersebut dikemukakannya, saat Talkshow Akhir Pekan Terhangat di sebuah Radio swasta (22/12) di D’ CONSULATE Cafe & Lounge, Menteng – Jakarta Pusat, yang bertajuk BATAM, Mau Diapain?
“Kalau Pemerintah sudah tidak ada niat lagi, maka kita sudahi saja pembicaraan tentang Kawasan Batam. Berebut saja kewenangan. Lupakan pembangunan Batam. Habis Waktu. Kawasan Batam korban nyata yang bagus jadi rusak,” tegas Said Didu.
Menurutnya Said, persoalan seperti itu tidak harus diributkan lantaran tujuan awal menjadikan Batam sebagai zona industri tidak perlu diganggu oleh perebutan kewenangan semacam itu.
Lebih jauh, Said Didu yang kini menjadi pengamat Kebijakan Publik, menilai jika masih ada perebutan kewenangan antara BP Batam dan Pemda Batam bakal membuat para investor bingung. Bahkan menurutnya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah pun tidak terlalu jelas tujuannya.
Dalam kesempatan yang sama, politisi PDIP Dwisunu Hanung Nugrahanto menyebut ada kekuatan politik di lingkaran Istana yang memengaruhi keputusan Jokowi. Bahkan Dwisunu menilai apa yang dilakukan Menko Ekuin, Darmin Nasution terkait rencana penyelesaian dualisme dan kewenangan Kawasan Batam, blunder.
Politisi PDI-P yang biasa disapa Bang Anton ini, juga mencurigai adanya sesuatu yang tidak fair karena ada satu partai yang ‘diuntungkan’. Padahal 3 bulan yang lalu persoalan tersebut sudah menyeruak dan hangat dibicarakan masyarakat. Dan konyolnya tak ada satu pun yang mempertimbangkannya dari sisi geopolitik Kawasan Batam.
Bagaimana Kawasan Batam yang dahulu dibawah kordinasi Presiden, kini justeru berada dibawah Walikota? Hal ini juga patut dikritisi, urai Dwisunu, lantaran logikanya menjadi berantakan.
“Jadi jangan pernah berbicara soal kawasan lain seperti Kawasan Bitung, Kawasan Jayapura dan sebagainya jika Kawasan Batam saja nggak beres. Ada apa ini. Jangan karena persoalan 1.5 juta penduduk Batam mengorbankan kepentingan hampir 300 jura rakyat Indonesia, geramnya.
Anton mengingatkan Jokowi untuk tidak terperosok dalam permainan kekuatan politik itu. Ia khawatir Jokowi jadi bulan-bulanan lawan politik. Ia pun menyarankan agar mengundur rencana tersebut hingga Pilpres 2019 selesai.
Sementara itu, Riza Patria selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, menilai rencana Presiden Joko Widodo untuk mengalihkan kepemimpinan Badan Pengurusan Batam (BP Batam) ke Wali Kota Batam terlalu sarat politis.
“Karena dengan memindahkan tugas dan fungsi BP Batam ke wali kota, sama saja memindahkan masalah ekonomi ke politik. Wali kota itu jabatan politik,” kata Riza.
Tidak hanya itu, Riza menilai ada pihak-pihak di Istana yang mencampuri keputusan Jokowi tersebut.
Politisi Gerindra tersebut, memberi contoh soal pengumuman kebijakan. Usai rapat terbatas, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan membubarkan BP Batam. Lalu beberapa saat kemudian menyebut hanya akan melakukan perombakan.
“Jelas soal BP Batam ada kepentingan politik tertentu dan bukti lemahnya Istana dipengaruhi genderuwo,” imbuhnya.
Seperti kita ketahui beberapa tahun belakangan ini investasi di kawasan Batam tampak stagnan bahkan sempat menurun. Ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mempercantik Kawasan Batam untuk menarik minat para investor. Bagaimana investasi masuk? Dan dualisme kewenangan Kawasan Batam yang dipersoalkan kini akan melanggar Undang Undang No.23 Tahun 2014, Undang Undang No.1 Tahun 2004, serta Undang Undang No.53 Tahun 1999.
“Jadi harus komprehensif penyelesaiannya, karena Kawasan Batam kawasan menarik bagi investasi. Persoalan Batam bukan persoalan Walikota dan partai politik pendukungnya. Apalagi pemerintahan kan akan berganti ganti setiap lima tahun sekali. Ini persoalan kepemimpinan dan leadership sesungguhnya. Ini menunjukkan lemahnya ekonomi kita. Tiga UU akan Dilanggar, ini berbahaya. Ini kebijakan politik sepihak dan patut diduga ada urusan kepentingan dagang didalamnya ,” pangkas Riza Patria,