MPSI Ingatkan Potensi Intervensi Asing

Jakarta, Trenzindonesia | Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) bukan sekadar dinamika demokrasi biasa.

Menurut Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, ada indikasi kuat bahwa aksi ini merupakan bagian dari strategi lebih luas yang bertujuan melemahkan kedaulatan negara.

Dalam pernyataan tertulisnya, Noor Azhari menyoroti bahwa penolakan terhadap revisi UU TNI tidak bisa dilihat secara terpisah dari kepentingan geopolitik kawasan. Ketegangan di Laut China Selatan dan dinamika global yang melibatkan kekuatan besar diyakini turut mempengaruhi situasi ini.

“Ada pola sistematis yang bertujuan mengganggu stabilitas nasional, terutama saat Indonesia semakin strategis dalam percaturan politik global,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkap adanya dugaan keterlibatan aktor-aktor transnasional, termasuk jaringan yang berafiliasi dengan George Soros, dalam membentuk opini publik yang melemahkan institusi negara.

“Fenomena ini bukan hal baru. Di banyak negara berkembang, aktor asing kerap mendukung gerakan sipil tertentu untuk menekan kebijakan strategis negara tersebut,” lanjutnya.

📌 Perang Asimetris: Ancaman di Balik Narasi Demokrasi

Noor Azhari mengingatkan bahwa intervensi asing sering kali berlindung di balik narasi demokrasi dan hak asasi manusia. Ia menyebut strategi serupa pernah digunakan dalam konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah sebagai bentuk perang asimetris.

“Kritik dan advokasi demokrasi memang diperlukan, tetapi kita harus bisa membedakan mana yang murni untuk kepentingan bangsa dan mana yang justru menjadi alat dari agenda asing,” tegasnya.

Di tengah berbagai ancaman ini, Noor Azhari menekankan pentingnya persatuan nasional. Ia mengajak semua elemen masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat sipil, untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

“Indonesia tidak boleh terjebak dalam skenario yang melemahkan pertahanan nasional. Kita harus tetap solid dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas negara,” tutupnya. (PR/Fjr)