Trenz Indonesia
News & Entertainment

Sengketa Universitas Trisakti dan Yayasan, Berujung Pada Eksekusi Meski Dianggap Tidak Sah

116

JAKARTA, Trenz News | Kekisruhan terjadi di kampus Universitas Trisakti. Terjadi  aksi saling dorong antara pihak Universitas Trisakti dengan pihak kepolisian yang akan mengeksekusi lahan dan gedung Universitas Trisakti di bilangan Grogol Jakarta Barat, Jumat 8 Juli 2022.

Pihak aparat kepolisian mengekseskusi atas putusan Mahakamah Agung yang sudah inckracht yang menyatakan bahwa pihak Yayasan Trisakti berhak atas pengelolaan Universitas Trisakti.

Ketua Pembina Ikatan Alumni Usakti (IKA SAKTI ) Wahjudi Suhartono menegaskan, pihaknya menolak secara tegas eksekusi yang bakal terjadi. Dikatakannya, eksekusi kampus tidak tepat karena pada saat ini sedang dalam proes kelembagaan,”ujar Wahjudi dalam keterangan tertulisnya yang diterima media.

Menurutnya pemerintah berperan dalam pembentukan Yayasan Trisakti. Segala perubahan dalam kelembagaan dan struktur kepengurusan harus seizin pemerintah. Dengan begitu Wahjudi menganggap mekanisme ini adalah sejalan dengan akte pendirian pertama tahun 1966 yaitu akte Pondaag.

Namun Wahyudi melihat hingga saat ini pemerintah belum menemukan konsep yang cocok bagi Trisakti kendati sebagian asset Trisakti milik pemerintah.

Lebih jauh Wahjudi mengatakan, pemerintah telah hadir dalam konflik dengan menempatkan pelaksana tugas (PLT) rektor. “Berarti pemerintah menyadari perannya selaku pemegang otoritas pendidikan tinggi Universitas Trisakti sekaqligus sebagai inisiator pendiri yayasan, walau pun tidak sesuai dengan statute universitas, “katanya.

Sedangkan di sisi lain Wahyudi menyayangkan tindakan eksekusi yang dilakukan PN Jakarta Barat itu merupakan jalan pintas yayasan untuk memaksakan legitimasinya. “Eksekusi yang dilakukan yayasan adalah suatu cara untuk memaksakan legitimasi yayasan, apalagi berdasarkan gugatan yang dilakukan perserorang yang sudah purna tugas dan meninggal,” jelas Wahjudi.

Bagi sementara Civitas Academica kekisruhan atau sengketa antara Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 0281/U/1979 oleh Kemendikbud Daoed Joesoef tentang penyerahan dan pengelolaan Universitas Trisaksi kepada Yayasan Trisakti.

Surat Keputusan Menteri Daoed Joesoef tersebut merupakan surat keputusan cacat hukum secara keseluruhan. Judulnya adalah penyerahan dan pengelolaan Univertsitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti tersebut dalam keputusannya menetapkan hal hal yang melebihi kewenangannya.

Kewenangan pengelolaan asset negara ada pada Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Indische Comppabiluteut Wet (ICW) staatblad 1925 nomor:448 oleh karena itu Menteri Daoed JoesoeF selaku kemendikbud tidak berwenang menyerahkan asset negara kepada pihak mana pun juga.

Hal ini diperkuat dengan Surat Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo Nomor 94/MPN?LK/2008 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI.

Sengketa pengelolaan pun bergulir hingga kini. Pengadilan demi pengadilan dihelat untuk memutuskan sengketa antara Yayasan dan Universitas Trisakti. Akhirnya, Mahkamah Agung (MA) memenangkan yayasan dan memerintahkan pengadilan negeri (PN) Jakarta Barat untuk mengeksekusi rector.

Pada 2004, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan amar putusan bahwa Yayasan Trisakti telah dipulihkan haknya sebagai satu-satunya Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti yang sah. Putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut bernomor 410K/PDT/2004 yang diperkuat dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 575PK/PDT/2011.

Berbekal surat keputusan yang sudah berketetapan hukum (inkracht) tersebut, pengurus Yayasan Trisakti pun bermaksud mengeksekusi orang-orang yang dianggap terlibat dalam penguasaan kampus. (dk)

Leave A Reply

Your email address will not be published.