Akademisi Universitas Esa Unggul, Syurya M. Nur
Jakarta, Trenzindonesia.com | Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kedaulatan sumber daya alam (SDA). Akademisi Universitas Esa Unggul, Syurya M. Nur, menyebut langkah-langkah tegas pemerintah dalam melawan kartel, mafia sawit, dan penyelundupan tambang sebagai simbol kebangkitan negara dalam mengendalikan kembali kekayaan alamnya sendiri.
Menurut Syurya, periode pertama pemerintahan Prabowo bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan momentum politik bersejarah di mana negara tampil tegas dan berani melawan kekuatan ekonomi yang selama ini mengekang kemandirian bangsa.
“Untuk pertama kalinya, negara tampak benar-benar berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri. Pemerintahan Prabowo berhasil memutus cengkeraman kartel yang selama ini menguasai sektor SDA,” ujar Syurya dalam Diskusi Publik bertajuk Merdeka dari Cengkeraman Kartel di Universitas Trilogi, Jakarta.
Negara Kembali Jadi Pengendali Utama Kekayaan Alam
Syurya menilai, problem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selama ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga terkait politik kekuasaan dan ketimpangan akses. Selama bertahun-tahun, praktik oligarki ekonomi membuat negara hanya menjadi “penonton” dalam pengelolaan SDA.
Namun, langkah berani Prabowo menindak mafia tambang dan sawit dinilai menjadi pembalikan arah politik ekonomi nasional yang terlalu lama kompromistis terhadap kepentingan segelintir elite.
“Langkah Presiden Prabowo bukan hanya administratif, tapi simbolik. Ia menunjukkan bahwa negara kini hadir bukan sekadar pengawas, tetapi pengendali kekayaan rakyatnya sendiri,” tutur Syurya.
Komunikasi Politik Partisipatif Jadi Kunci Reformasi SDA
Syurya menekankan bahwa reformasi tata kelola SDA hanya akan berhasil bila diiringi dengan komunikasi politik yang sehat dan partisipatif. Ia menilai pentingnya membuka ruang dialog publik agar masyarakat memahami bahwa sumber daya alam adalah hak kolektif rakyat, bukan milik korporasi besar.
“Komunikasi politik yang terbuka akan memperkuat legitimasi kebijakan dan menjadi kontrol sosial terhadap pengelolaan SDA,” jelasnya.
Lebih jauh, Syurya menyoroti pentingnya integrasi antara politik, ekologi, dan komunikasi dalam membangun tata kelola SDA yang berkeadilan. Pendekatan ini ia sebut sebagai Political Ecology Communication, yaitu strategi komunikasi yang menyeimbangkan kepentingan negara, rakyat, dan kelestarian lingkungan.
“Konflik SDA sering kali muncul karena perebutan makna dan legitimasi kekuasaan. Pemerintah perlu terus memperkuat narasi kedaulatan dan keadilan ekologis agar reformasi ini tak berhenti di wacana,” ujarnya.
Babak Baru Kedaulatan Ekonomi Nasional
Menurut Syurya, langkah pemerintahan Prabowo menegakkan kembali kedaulatan SDA menandai babak baru kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia menyebut keberhasilan memberantas kartel dan mafia SDA sebagai pondasi kuat menuju kemandirian bangsa dan keadilan sosial.
“Reformasi tata kelola SDA bukan hanya agenda ekonomi, tetapi agenda moral bangsa. Ini momentum politik bersejarah di mana negara kembali tegak menjaga martabat dan kekayaan rakyatnya,” pungkas Syurya.