Mengenai peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB), menurut Airlangga, Indonesia tetap di peringkat ke-73.

Dalam pelaksanaan OSS sendiri, sambung dia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini Ditjen AHU sudah sangat siap dengan mengedepankan karakter Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi don nepotisme (KKN). Serta mampu memberikan pelayaanan publik secara akuntabel (Good Governance). Perubahan karakter PNS di Kemenkumham sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2010 dengan membangun “Zona Integritas” Menuju ‘Wilayah Bebas dari Korupsi’ (WBK) dan ‘Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani’ (WBBM).