Menurut UU ASN dan diperjelas dalam PP 30 tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja seorang pejabat tinggi, memang dalam setahun sekali perlu ada evaluasi kinerja. Jadi apabila dalam satu tahun target belum tercapai, pejabat tersebut masih memiliki kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

Penandatanganan SKB ini adalah bagian dari tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme.