Saat ini, Ditjen Bina Pembangunan Daerah sedang mengelola data sebagai instrumen dasar untuk diskusi lebih lanjut dengan pemerintah empat DOB.

Mahfud menjelaskan, pihaknya tetap mendorong kelanjutan proses hukum yang disangkakan dengan Pasal 286 KUHP itu. Perkara tersebut tidak bisa dikatakan "Ne Bis In Idem" karena pokok perkara tersebut, yakni kejahatan seksual sesuai dengan Pasal 286 KUHP belum pernah disidangkan.