IRW LSM LIRA melaporkan bahwa selama ini banyak masyarakat yang melanggar hak cipta, termasuk ketidakpatuhan dalam membayar royalti Performing Right dan Mekanikal Right (Penggandaan) melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya.

PAPPRI adalah sebuah organisasi profesi yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti.

Dharma Oratmangun, Ketua LMKN, menegaskan bahwa kerja sama LMKN dengan IRW LSM LIRA akan mendukung peningkatan kesadaran industri musik dalam mematuhi kewajiban membayar royalti sesuai dengan peraturan UUHC 28 Tahun 2014.

PAPPRI juga menyatakan sikapnya bahwa semua pihak harus mendukung penuh pelaksanaan UUHC dan aturan pelaksanaannya demi kepentingan bersama dalam memajukan industri musik di Indonesia.

Jusuf Rizal menegaskan bahwa IRW LSM LIRA akan mendalami dan mengkaji dengan cermat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pencipta lagu guna menjaga ekosistem dunia per-royaltian agar berjalan dengan baik dan dinamis.

IRW LSM LIRA juga membangun Inteligen Rakyat Semesta (IRS) untuk melakukan pengawasan operasi senyap terhadap pihak-pihak yang melanggar UUHC.

Jusuf Rizal menyatakan bahwa pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta harus diproses secara hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Berdasarkan analisis IRW LIRA, potensi royalti di Indonesia bisa mencapai ratusan triliun rupiah jika dikelola dengan baik, benar, dan transparan.

Kemenkumham juga menunjuk remaja yang berasal dari Bantul Yogyakarta dengan nama lengkap Ariani Nismaputri asal Bantul ini untuk menjadi Duta Kekayaan Intelektual 2023.

Turut hadir di acara tersebut Kepala Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Disporyata Kota Depok, Christine Desima Arthauli Tobing, S.STP, Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah, musisi Ayat (band Whizzkid), dan perwakilan dari beberapa komunitas musik kota Depok

Menurut Rusdy Nurdiansyah sebagai Ketua PWI Kota Depok, diskusi musik ini sangat keren dan bermanfaat untuk masyarakat Depok.

Menurut Adi, LMKN dibentuk untuk mempermudah pengguna musik membayar royalti atas karya yang mereka pakai.