Deklarasi janji kinerja diucapkan oleh perwakilan pegawai dan diikuti oleh seluruh jajaran

meluncurkan Aplikasi Perseroan Perorangan dan melalukan pembaruan pada sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

Pada dasarnya, kegiatan Pembangunan Zona Integritas memiliki lima tahapan penting yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: Pencanangan, Pembangunan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Zona Integritas.

Dalam pelaksanaan OSS sendiri, sambung dia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini Ditjen AHU sudah sangat siap dengan mengedepankan karakter Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi don nepotisme (KKN). Serta mampu memberikan pelayaanan publik secara akuntabel (Good Governance). Perubahan karakter PNS di Kemenkumham sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2010 dengan membangun “Zona Integritas” Menuju ‘Wilayah Bebas dari Korupsi’ (WBK) dan ‘Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani’ (WBBM).