Trenz Indonesia
News & Entertainment

Law Firm Togar Situmorang Dukung PERMA I Tahun 2019

Jakarta, Trenz Video | Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ telah dinyatakan oleh World Healtlt Organization (WHO) sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ sebagai
bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Penyebaran Corona Disease 2019 (COVID-L9) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan / atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas.

Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten / kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Melihat dampak berbahaya yang bisa ditimbulkan oleh virus corona, maka pemerintah pun berinisiatif untuk meminimalisir adanya kontak langsung dengan orang yang terkena virus tersebut, yaitu dengan cara menutup sekolah, kantor-kantor perkantoran, instansi pemerintah dan tidak luput juga dengan kantor Pengadilan.

“Ini merupakan kepedulian aparat penegak hukum untuk mencegah meluasnya wabah virus corona,” kata kata Togar Situmorang,S.H., M.H., M.A.P, Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur.

Sebelumnya Mahkamah Agung memutuskan tetap menggelar persidangan di tengah wabah virus corona yang sudah dikategorikan sebagai bencana skala nasional non alam. Meskipun begitu, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk membatasi jumlah pengunjung sidang dan jarak aman antar pengunjung (physical distancing).

Dan untuk menyiasati hal tersebut maka lembaga Peradilan melakukan persidangan melalui teleconference yg telah diatur dalam PERMA I tahun 2019, Seperti halnya yang dilakukan oleh tim advokat Law Firm Togar Situmorang yang melaksanakan sidang melalui teleconference pada saat membela terdakwa pada perkara pidana dengan dakwaan pasal 374.

“Berlangsung dengan baik antara pihak Jaksa Penuntut Umum melaksanakan teleconference dari kantor Kejaksaan Negeri dan Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar dan Terdakwa bersama Tim Advokat dari Law Firm TOGAR SITUMORANG berada di Lapas Kerobokan berjalan sangat baik walau tim Law Firm harus masuk kedalam Lapas,” ucap Togar Situmorang yang sering disapa “Panglima Hukum”.

Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang, SH,MH,MAP, menilai teknologi informasi memegang peran yang penting, baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Maka dari itu perkembangan teknologi dan masyarakat yang sangat cepat mengharuskan hukum beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut dan hal ini sejalan dengan asas hukum.

Dapat dilihat pada penggunaan video conference (teleconference) dewasa ini kian berkembang hampir diseluruh negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pemanfaatan video conference (teleconference) digunakan pada berbagai institusi, termasuk Pengadilan.

“Menurut saya, persidangan melalui teleconference sangat bagus dan efisien. Dimana selain kita mengikuti arahan dari Pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran virus corona kita tidak perlu lagi menunggu berjam-jam di Pengadilan kami bisa leluasa tunggu di mobil sampai pihak Lapas atau Jaksa memberi intruksi masuk Lapas karena Majelis Hakim sudah di dalam ruangan,” tegas Togar Situmorang,SH,MH,MAP yang juga Ketua Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengkot POSSI) Kota Denpasar.

Advokat yang terdaftar dalam Penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year ini mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sidang teleconference akan kami amati pelaksanaannya dan bila ada yang kurang baik akan dievaluasi, yang penting tujuan kita adalah menyelamatkan masyarakat dari pandemi ini.

“Menurut saya selain mengurangi dari pandemi wabah virus berbahaya ini, pelaksanaan sidang teleconference ini merupakan pengimplementasian dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Aplikasi e-court serta e-litigasi, makanya semua gugatan, pembayaran segala biaya, pemberitahuan dan panggilan sampai penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. Dan pemeriksaan saksi dan ahli dalam persidangan dapat dilakukan melalui teleconference. Dengan begitu proses peradilannya bisa lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas hukum acara pidana kita,” ucap advokat kondang ini.

“Secara garis besar persidangan melalui teleconference tentu akan mempermudah serta menyingkat waktu, namun di dalam penerapan dan pelaksanaannya dibutuhkan komitmen dan kinerja yang baik terutama dari lingkup pengadilan tersebut agar sumber daya manusia yang ada pada lingkup pengadilan tersebut dapat mengikuti moderninasi yang sedang di bangun sehingga dapat tercapainya persidangan yang lebih efektif dan efisien juga bersih dari praktek korupsi atau atur atur penuntutan serta vonis,” pungkas Advokat Togar Situmorang,SH,MH,MAP.. Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm TOGAR SITUMORANG, Jl. Tukad Citarum No. 5 A Renon ( pusat ) dan cabang Denpasar, Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman Denpasar, Cabang Jakarta terletak di Gedung Piccadilly Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Room 1003-1004, Jakarta Selatan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.