138 Kasus Karhutla di Kalteng Ditangani, PT BWL dan PT PWN Jadi Tersangka
Trenz Indonesia – 15 November 2026 | Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah terus berjalan. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyatakan pihaknya telah menangani 138 perkara karhutla, terdiri atas 83 laporan informasi dan 55 laporan polisi. Penanganan dilakukan Ditreskrimsus Polda Kalteng bersama polres jajaran di sejumlah kabupaten dan kota.
Dari 138 perkara tersebut, penyidik menetapkan 47 tersangka perorangan dan dua perusahaan, yakni PT BWL di Kabupaten Kapuas dan PT PWN di Kabupaten Lamandau. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Iwan menyebut ada 12 laporan polisi terkait korporasi, dan dua perusahaan telah masuk status tersangka.
| Perusahaan | Wilayah | Luas terbakar |
|---|---|---|
| PT BWL | Kabupaten Kapuas | 587,213 hektare |
| PT PWN | Kabupaten Lamandau | 664,403 hektare |
Total luas lahan terbakar di kedua areal mencapai sekitar 1.251,616 hektare. Polisi menduga sumber api berasal dari dalam areal masing-masing perusahaan. Sarana dan prasarana pemadaman juga diduga tidak lengkap sehingga penanganan kebakaran tidak optimal. Perusahaan pun diduga tidak aktif melaksanakan pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah konsesinya.
Di tingkat nasional, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla dan 68 perusahaan disegel. Ia menegaskan penegakan hukum akan terus berkembang dan pelaku perusakan wajib bertanggung jawab memulihkan lingkungan terdampak. Pemerintah juga menyiapkan regulasi untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum lingkungan.
Penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen legalitas PT BWL dan PT PWN serta dokumen laporan bulanan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons UPT Puskesmas Tapin Bini. Kasus ini menunjukkan penanganan karhutla tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga korporasi. Dengan demikian, 138 kasus karhutla menjadi basis penting bagi penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas, transparan, dan berorientasi pada pemulihan.
Editor: Abdul Malik
