Upah Minimum di Indonesia Jadi Sorotan: Formula Baru hingga Perbandingan ASEAN

Trenz Indonesia – 10 November 2026 | Jakarta – Polemik upah minimum di indonesia kembali menjadi sorotan setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur formula baru dalam Pasal 139. Anggota Badan Legislasi DPR RI, I Nyoman Parta, menilai perhitungan upah minimum harus lebih berpihak kepada pekerja dan mampu mengurangi ketimpangan antardaerah. Menurutnya, upah minimum mesti didekatkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di tiap wilayah, bukan sekadar mengikuti angka pertumbuhan ekonomi.

Perdebatan ini bukan hal baru. Laporan International Labour Organization (ILO) mencatat konsep upah minimum di Indonesia mulai diterapkan pada 1969 melalui Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Saat itu, penghitungannya mencakup 48 komponen, dari makanan dan minuman hingga perumahan, pakaian, bahan bakar, serta kebutuhan lain. Pada 1995, konsep itu berubah menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dengan 43 komponen. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa standar upah selalu bergerak mengikuti kondisi ekonomi dan sosial.

Dalam konteks regional, posisi upah minimum di indonesia masih menjadi pekerjaan rumah. UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan berada di bawah upah minimum Malaysia yang setara Rp7,43 juta dan Brunei Darussalam sekitar Rp6,98 juta. Thailand dan Filipina menerapkan tarif harian yang berbeda menurut provinsi atau wilayah, sedangkan Singapura memakai Local Qualifying Salary sektor dan kualifikasi. Perbandingan ini perlu dibaca hati-hati karena cakupan dan metode tiap negara tidak selalu sama.

Dari sisi pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mempertimbangkan produktivitas dan tingkat pengangguran dalam penetapan upah minimum. Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam, menekankan pentingnya kepastian jumlah hari kerja 245–250 hari per tahun agar iklim investasi dan lapangan kerja tetap terjaga. Apindo juga menyoroti potensi tumpang tindih pesangon dan dana pensiun yang perlu diselaraskan dengan UU P2SK.

Formula baru diharapkan tidak hanya menaikkan angka, tetapi juga menjaga daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha. Dialog sosial tripartit, data KHL yang transparan, serta evaluasi berkala menjadi kunci. Dengan begitu, upah minimum di indonesia dapat menjadi instrumen pemerataan yang adil, bukan sekadar perdebatan angka tahunan.

Editor: Rachmaniar Wirawanan