DPR Belum Terima Surpres Panglima TNI, Puan Maharani: Proses Administrasi Baru Berjalan

Trenz Indonesia – 10 November 2026 | Jakarta — Isu pergantian Panglima TNI kembali mencuat, tetapi DPR RI memastikan belum menerima surat presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan surat terkait Panglima TNI belum ada karena DPR baru membuka Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027. "Surpres belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menjelaskan, surat-surat dari pemerintah yang masuk masih diperiksa bagian tata usaha dan baru akan diteruskan ke pimpinan DPR pada hari itu. Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan tidak ada Surpres pergantian itu dalam rapat paripurna. Ia meminta semua pihak menunggu karena Presiden dipastikan memilih perwira tinggi terbaik. Saat ditanya soal kabar jabatan Panglima TNI akan diisi Tandyo Budi Revita, Dave mengaku belum mengetahui rinci.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto juga memastikan belum ada Surpres pergantian Panglima TNI yang dikirim pemerintah. DPR sendiri telah menerima Surpres Nomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Puan mengatakan surat itu akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Isu pergantian menguat setelah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diganti Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026. Panglima TNI Agus Subiyanto diketahui dilantik Presiden ke-7 Joko Widodo pada November 2023. Analis pertahanan dan keamanan Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai saat ini giliran matra Angkatan Laut. Ia menyebut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai alternatif yang netral dan kuat secara profesional, sekaligus menjaga keseimbangan antarmatra.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian nama yang akan menggantikan Agus. DPR menegaskan akan membahas Surpres begitu dokumen resmi diterima. Publik diminta menunggu proses konstitusional berjalan tanpa mendahului spekulasi mengenai sosok Panglima TNI berikutnya.

Editor: Aris Gultom

Sumber kredibel: VIVA, Jurnas.com, Suara.com, IDN Times, dan Antara.