Podcast Warung Kopi (PWK) menyampaikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan dan materi visual soal jasa publikasi Kementerian Agama yang menyebut nama perusahaannya. Dalam pernyataan yang dirilis pada 12 November 2026, PWK menegaskan nilai pekerjaan dalam program OTW Kemandirian Pesantren Kementerian Agama RI sebesar Rp60 juta, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai kesepakatan dengan pihak kedua.
Manajemen PWK menyebut penjelasan ini perlu disampaikan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan sesuai dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan. “Melalui pernyataan ini, kami ingin menjelaskan posisi, keterlibatan, serta nilai pekerjaan PWK (PODCAST WARUNG KOPI) berdasarkan kesepakatan yang berlaku,” tulis manajemen, seperti dikutip dari pernyataan yang diunggah akun Instagram HAS Creative (@hascreativeid).
Pekerjaan diterima lewat pihak kedua
PWK menjelaskan pihaknya pernah menerima pekerjaan terkait program OTW Kemandirian Pesantren pada 2023. Program itu merupakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dikemas dalam tayangan dokumenter di televisi serta media digital, dengan mengangkat kemandirian ekonomi sejumlah pondok pesantren di Indonesia.
Pekerjaan tersebut diterima melalui pihak kedua sebagai pemberi pekerjaan. Menurut PWK, ruang lingkup pekerjaan atau Scope of Work (SOW) disepakati bersama pihak kedua itu, dan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan juga diterima dari pihak yang sama.
Soal nilai, PWK menyatakan bagian pekerjaannya senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), di luar PPN. Menurut perusahaan, angka itu merupakan nilai pekerjaan sesuai SOW yang diterima dan disepakati dengan pihak kedua.
Batas kewenangan dan dokumentasi pekerjaan
PWK menegaskan pekerjaan dijalankan sesuai ruang lingkup, ketentuan, dan tanggung jawab yang tercantum dalam SOW. Posisi sebagai pelaksana, menurut mereka, tidak berarti perusahaan memiliki kewenangan atas keseluruhan program, pengelolaan anggaran, maupun keputusan di luar tanggung jawabnya. “Kami tidak mengambil atau menjalankan kewenangan di luar ruang lingkup tersebut,” tulis PWK.
PWK juga menyatakan dokumentasi pekerjaan terkait dapat disaksikan melalui video di YouTube. Mereka mempersilakan masyarakat menyaksikan dokumentasi tersebut, melihat pekerjaan yang ditampilkan, dan memberikan penilaian berdasarkan informasi serta bukti yang tersedia. Dokumentasi itu dinilai dapat menjadi salah satu referensi untuk memahami pekerjaan yang telah dilaksanakan, dengan tetap mempertimbangkan fakta dan dokumen pekerjaan yang relevan.
“Kami berharap persoalan ini dapat disikapi secara objektif dan proporsional, dengan mengedepankan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pernyataan PWK.
Angka berbeda dinilai tidak sesuai SOW
Klarifikasi ini juga menanggapi pemberitaan, foto, atau materi publikasi yang mencantumkan angka berbeda. PWK menegaskan angka tersebut tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang diterima dan dilaksanakan berdasarkan SOW. PWK berharap informasi mengenai nilai pekerjaan merujuk pada dokumen dan kesepakatan yang berlaku.
About the Author
