Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 35 persen bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini berlaku mulai 21 November sampai 31 Desember 2026, sehingga pemilik kendaraan bermotor di Jakarta punya kesempatan membayar pajak dengan nominal lebih ringan.
Dasar kebijakan tersebut adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1169 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pada 18 November 2026. Besaran potongan yang diterima wajib pajak berbeda-beda, tergantung urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan.
Potongan berdasarkan urutan kendaraan
Untuk wajib pajak orang pribadi, kendaraan pertama mendapat keringanan 5 persen, kendaraan kedua 20 persen, kendaraan ketiga 25 persen, dan kendaraan keempat 30 persen. Adapun kendaraan kelima dan seterusnya memperoleh potongan tertinggi, yaitu 35 persen. Sementara itu, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan hanya mendapat keringanan pokok PKB sebesar 5 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus upaya mendorong kesadaran dan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
“Jakarta adalah milik kita semua. Setiap warga memiliki peran, dan setiap kontribusi masyarakat sangat berarti bagi kota ini. Melalui keringanan ini, kami berharap masyarakat dapat merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Karena dari langkah sederhana dan kepedulian kita bersama, Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik bagi semua,” ujar Lusiana.
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pemanfaatan kebijakan ini berlangsung praktis. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus karena keringanan diberikan secara otomatis melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah saat pembayaran atau penyetoran PKB dilakukan selama periode kebijakan.
Kendaraan yang tidak mendapat keringanan
Meski demikian, keringanan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, dan pemadam kebakaran. Pengecualian juga berlaku untuk kendaraan bagi keperluan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Lewat kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat, khususnya wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang kendaraan, memanfaatkan kesempatan ini sebelum periode berakhir pada 31 Desember 2026. Pemberian keringanan diharapkan pula mendorong tertib administrasi perpajakan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.
Informasi lebih lanjut mengenai keringanan pokok PKB dapat diperoleh melalui situs resmi Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id atau layanan call center informasi pajak daerah di nomor 1500-177.
