Bupati Indramayu Lucky Hakim angkat bicara mengenai aksi demonstrasi di kediaman Wakil Bupati Indramayu Syaefudin pada Kamis (19/11/2026). Ia menekankan bahwa desakan agar Syaefudin mundur mesti mengikuti prosedur hukum dan aturan pemerintahan yang berlaku.
Ratusan warga mendatangi rumah wakil bupati
Aksi tersebut dilakukan massa yang menamakan diri Rakyat Indramayu Bersatu (RIB). Jumlah mereka diperkirakan sekitar 300 orang dan melemparkan ratusan bangkai tikus ke area kediaman wakil bupati sebagai bentuk protes, seperti diberitakan KapanLagi.com.
Demonstrasi itu dipicu penahanan Syaefudin oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu. Massa menuntut ia mundur dari jabatannya sekaligus menyampaikan kritik soal fasilitas serta tunjangan pejabat. Mereka juga mengangkat persoalan lain, termasuk penilaian terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Indramayu.
Status tersangka dan mekanisme pemberhentian
Menanggapi hal itu, Lucky Hakim menjelaskan bahwa status hukum Syaefudin perlu dipahami secara tepat. Ia menegaskan Syaefudin saat ini masih berstatus tersangka, bukan terdakwa, sehingga proses hukum yang berjalan perlu dihormati sesuai tahapan yang berlaku.
Lucky juga menyinggung mekanisme pemberhentian pejabat daerah yang memiliki ketentuan tersendiri dan tidak bisa dilakukan begitu saja karena adanya desakan massa. Urusan pemberhentian sementara kepala daerah maupun wakil kepala daerah, menurutnya, melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan berkaitan dengan perubahan status hukum yang bersangkutan menjadi terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan berbagai tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah terbukti.
Sorotan tunjangan dan posisi istri wakil bupati
Dalam aksi itu, massa menyoroti besaran tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp40 juta per bulan. Mereka juga mengangkat persoalan gaji dan tunjangan yang diklaim mencapai Rp60 juta, serta fasilitas lain senilai Rp100 juta. Angka-angka tersebut merupakan bagian dari klaim dan tuntutan demonstran.
Lucky Hakim menjelaskan bahwa pemberian fasilitas dan tunjangan pejabat memiliki dasar aturan tersendiri, sehingga perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia turut menanggapi sorotan mengenai keterlibatan istri Syaefudin dalam sejumlah posisi organisasi dan jabatan. Menurut Lucky, kewenangan terkait posisi istri wakil bupati di DPR berada pada partai politik yang bersangkutan. Sementara itu, untuk jabatan yang berkaitan dengan organisasi seperti PKK dan posisi lain yang melekat pada kedudukan suami sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan apabila suami tidak lagi menjabat.
Hingga kini, perkara dugaan korupsi yang menyeret Syaefudin masih dalam proses hukum. Status tersangka yang disandangnya belum dapat disamakan dengan putusan bersalah, sehingga perkembangan kasus tersebut masih menunggu proses hukum lebih lanjut.
