Cek BSU 2026 Jamsostek Lewat JMO, dari Saldo JHT sampai KPR
Trenz Indonesia – 10 November 2026 | Pekerja dapat memantau berbagai layanan Jamsostek melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), termasuk pengecekan status Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pemerintah berencana menyalurkan BSU Rp900.000 kepada sekitar 13,3 juta pekerja pada triwulan IV tahun ini. Namun, penyiapan bantuan tidak otomatis membuat seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan menerima BSU.
Melalui JMO, peserta dapat memeriksa eligibilitas BSU dengan menyiapkan data pribadi dan melengkapi formulir yang tersedia. Aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan itu dapat diunduh dari Google Play Store atau App Store. Pastikan akun sudah terdaftar agar proses pengecekan berjalan lancar. Informasi resmi dari BPJS Ketenagakerjaan dan pemberitaan Suara.com menegaskan bahwa layanan digital ini dirancang untuk memudahkan pekerja mengecek status bantuan tanpa harus datang ke kantor cabang.
Selain BSU, JMO menjadi kanal praktis untuk mengecek saldo Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta juga dapat menggunakan website resmi BPJS Ketenagakerjaan, layanan SMS, WhatsApp, ATM, atau mendatangi kantor cabang. Pengecekan rutin penting agar pekerja tahu apakah iuran dari pemberi kerja sudah masuk dengan benar dan dapat merencanakan keuangan masa depan.
Nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pun bisa dicek mandiri lewat JMO. Kartu digital tersedia di menu Profil Saya, sehingga pekerja tidak perlu meminta bantuan HRD jika kartu fisik hilang atau lupa nomor. Layanan Jamsostek ini mempercepat akses administrasi, termasuk saat mengurus klaim manfaat.
JMO juga dikembangkan untuk kebutuhan lain. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Himbara dan Bank Raya menyediakan pinjaman bagi peserta aktif dengan gaji minimal Rp3 juta, usia maksimal 55 tahun, dan plafon Rp500 ribu hingga Rp25 juta. Bunga 1,24 persen flat per bulan. Fasilitas KPR maksimal Rp500 juta dengan tenor hingga 30 tahun juga tersedia, meski layanan pinjaman dan KPR baru tersedia di perangkat Android.
Di daerah, penguatan cakupan Jamsostek terus dilakukan. BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Aceh Tenggara memperkuat sinergi percepatan Universal Coverage Jamsostek. Pemerintah daerah mendorong perlindungan minimal 10 tenaga kerja rentan per desa, perangkat desa, PPPK paruh waktu, tenaga kontrak, serta pekerja proyek konstruksi yang bersumber dari APBD.
Dengan berbagai layanan digital dan perluasan cakupan, perlindungan pekerja makin kuat. Pekerja disarankan rutin memeriksa status kepesertaan, saldo, dan informasi program melalui kanal resmi agar tidak tertinggal dari pembaruan BSU 2026 maupun manfaat lainnya.
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Suara.com, Liputan6.com
Editor: Rachmaniar Wirawanan
