Jakarta, Trenz Film | Dampak diterapkannya  kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membuat aktifitas operasional Jaringan  bioskop  CGV  kembali terhenti sejak 12  Juli  2021. Aktifitas serupa juga disusul oleh jaringan Cinepolis yang menutup  seluruh  bioskopnya  di  63  lokasi  di  seluruh  Indonesia. Sementara  itu  jaringan  bioskop  terbesar  di  Indonesia,  Cinema  XXI  juga mulai menutup  sementara seluruh  bioskopnya  pada  tanggal  16  Juli  2021.

Situasi serupa juga dilakukan bioskop bioskop Independen  anggota  GPBSI,  seperti  Flix  Cinema, New Star  Cineplex,  Dakota Cinema,  Bioskop  Golden,  Bioskop  E-Plaza,  Bioskop  Gajah  Mada,  Bioskop  Surya  Yudha Cinema,  Bioskop  Rajawali,  Bioskop  BES  Cinema,  dan  lainnya  yang  juga  menutup kegiatan  operasionalnya.  Penutupan  sementara  seluruh  bioskop  tersebut  dilakukan sampai  dengan  berakhirnya  PPKM Darurat  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah.

Ketua Umum DPP GPBSI, H. Djonny Syafruddin, SH  mengatakan, “Bioskop  sejak  awal pandemi  selalu  taat  pada  setiap  peraturan  dan  kebijakan  baik  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Kota  maupun  Pemerintah Kabupaten.  Dimulai  ketika  bioskop  tutup  pada  bulan  Maret  2020,  lalu  sempat  buka kembali,  kemudian  harus  ditutup  lagi.  Terbukti,  sejak  dibuka  sampai  tutup  kembali  di masa  pandemi  ini,  bioskop  tidak  menjadi  cluster  baru  bagi  penyebaran  Covid-19, karena  bioskop  menerapkan  protokol  kesehatan  secara  ketat  dan  telah  dilakukan  uji laboratorium”. Ujar Djonny Syafruddin dalam siaran persnya yang diterima trenzindonesia.com.

Djony menambahkan, upaya penutupan gedung bioskop dalam rangka membantu pemerintah untuk menekan penyebaran wabah Covid 19.

“Penutupan  bioskop  dilakukan oleh semua bioskop  anggota  GPBSI, sebagai upaya membantu  program  pemerintah  untuk  menekan  jumlah  penyebaran, serta memutus mata  rantai penyebaran  Covid-19.  Dengan  demikian,  para  pengelola bioskop  akan  mengupayakan  secara  maksimal  dengan  merencanakan  ulang  jadwal  film film  yang  akan  tayang  setelah  masa  PPKM  Darurat  berakhir”,  lanjut  Djonny.

Untuk itu, Djonny  berharap  di beberapa  daerah  yang tidak  ada aturan penutupan bioskop, akan dapat membuka kembali  bioskopnya  tanpa harus mengajukan ijin lagi pada saat  keadaan sudah memungkinkan.

Kami  juga  mengharapkan  adanya  perhatian  pemerintah,  mengingat  besarnya kerugian yang dialami oleh  bioskop  sejak  bioskop  mulai  tutup  Maret  2020  lalu,  karena  walaupun bioskop  tutup, pemeliharaan dan perawatan  perangkat harus rutin dilakukan. Demikian  juga  pembayaran  listrik  dan  pembayaran  gaji  karyawan,  walaupun  memang ada  sebagian  karyawan  yang  harus  dirumahkan”,  kata  Djonny.

Lebih  lanjut  Djonny  mengharapkan  adanya perhatian dan  bantuan  pemerintah  dalam bentuk  kebijakan  yang  pro  kepada  bioskop,  karena  selama  ini  belum  ada  bantuan pemerintah  terhadap  usaha  bioskop.  Perhatian  dan  bantuan  yang  diharapkan,  seperti:

(1)  Bantuan/insentif  pemerintah/ pemerintah  daerah  terutama  untuk  keringanan biaya  listrik.  Karena  dua  komponen  biaya  terbesar  dalam  bisnis  bioskop  adalah biaya  karyawan/gaji  dan  biaya  listrik.  Untuk  menghindari  adanya  PHK  karyawan, dapat dibantu oleh Pemerintah dalam  bentuk keringanan tarif listrik (rata-rata bioskop  dikenakan  tarif  B3).

(2)  Keringanan dari sisi pajak terutama pengenaan tarif pajak  hiburan yang rata di seluruh daerah.  Hal ini akan  sangat  membantu  bioskop  pada  saat  pemulihan  usaha.

 (3)  Adanya insentif untuk karyawan bioskop. Selama bioskop  tutup  maka  sebagian  besar karyawan diliburkan. Mereka  diberikan  upah 50% dari yang biasanya diterima, bahkan  ada yang  tidak diberikan upah selama bioskop tidak beroperasi,  mengingat  beban  operasional yang berat bagi pengusaha  bioskop. Mereka  adalah karyawan bioskop dan cafe bioskop yang jumlahnya sekitar 10.175  orang di seluruh Indonesia.  Mereka  rata-rata  menerima upah  minimum  sesuai  wilayah  masing-masing.

(4) Perlunya kejelasan keputusan terkait penutupan bioskop  atau pembukaan kembali usaha  bioskop secara serentak, baik  dari pemerintah pusat  maupun pemerintah daerah.

“Semoga  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memberikan  perhatian  kepada  usaha bioskop, karena bioskop sebagai  hilir  industri  perfilman  telah  banyak  memberikan kontribusi  positif  dalam  mendukung  tumbuh  kembangnya  perfilman  nasional,  serta dalam  hal  peningkatan Pendapatan Asli  Daerah (PAD)  melalui  Pajak  Hiburan”,  pungkas Djonny Syafruddin. (Fjr/Buyil)