Geng Solo Kembali Disorot: Jejak Perwira hingga Isu Penyadapan Prabowo
Trenz Indonesia – 19 November 2026 | Istilah Geng Solo kembali mencuat di ruang publik setelah beredar dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebutan ini merujuk pada lingkaran perwira tinggi TNI-Polri yang pernah bertugas di Surakarta ketika Joko Widodo menjadi wali kota, bukan organisasi resmi. Pemberitaan Suara.com dan IDN Times menyebut sejumlah nama yang kerap dikaitkan, seperti Tonny Harjono, Hadi Tjahjanto, Widi Prasetijono, Agus Subiyanto, Listyo Sigit, Ahmad Luthfi, dan Nana Sudjana.
Jejak penugasan di Solo menjadi salah satu alasan label itu melekat. Hadi Tjahjanto pernah menjabat Komandan Lanud Adi Soemarmo pada 2010–2011, sedangkan Widi Prasetijono menjadi Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2011–2012. Tonny Harjono kemudian dipercaya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara dan dilantik Jokowi pada 5 April 2024. Sejumlah nama lain disebut menempati posisi strategis di pemerintahan dan kepolisian.
Isu penyadapan menambah panas perdebatan. Spekulasi yang berkembang mengaitkan Geng Solo dengan ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam daftar pejabat yang disebut menjadi sasaran. Namun, dugaan itu belum terbukti dan masih memerlukan verifikasi. Pengamat politik Rudi S. Kamri menilai Jokowi tidak akan diam menghadapi dinamika pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pernyataan dukungan kepada Prabowo belum tentu mencerminkan seluruh sikap politik Jokowi.
Mantan anggota Badan Intelijen Negara, Kolonel Purn. Sri Radjasa Chandra, dalam laporan Warta Ekonomi meminta Prabowo waspada. Ia memperkirakan pengaruh jaringan yang disebut Geng Solo baru berkurang sekitar 30 persen sehingga masih menyisakan 70 persen kekuatan. Radjasa mengingatkan bahwa jaringan, pengaruh, dan dukungan logistik tidak otomatis hilang hanya karena pergantian pejabat. Ia bahkan menyinggung kemungkinan situasi chaos jika kekuatan itu tidak diantisipasi.
Di media sosial, istilah Geng Solo dipakai secara longgar untuk menyebut tokoh yang dianggap dekat dengan Jokowi. Ramainya pembicaraan meningkat setelah isu pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Karena bukan nama organisasi resmi, penggunaannya perlu dibaca kritis agar tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Publik sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan resmi terkait dugaan penyadapan. Label Geng Solo dapat menjadi pintu masuk diskusi soal jaringan pengaruh, tetapi tidak semestinya dipakai untuk menghakimi seseorang. Sejauh ini, yang tersedia adalah rangkaian spekulasi, pernyataan pengamat, dan riwayat penugasan yang belum membuktikan keterlibatan dalam perkara hukum.
Editor: Aris Gultom
