Jakarta, Trenz Film | Pengurus teras Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djony Syafruddin dan Jimmy Haryanto mengharapkan kepada para produser film Indonesia guna meningkatkan komunikasi, khususnya perihal film yang akan diproduksi. Sementara kepada pemerintah, mereka meminta kepada para pemerintah daerah agar meninjau kembali besaran pajak tontonan yang ditarik dari bioskop.
Kedua hal itu mengemuka pada acara Obral Obrol Halal bi Halal GPBSI dengan wartawan peliput film, di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta, Rabu, 20 Juni.”Pentingnya komunikasi itu agar produser tahu sekiranya film seperti apa yang disukai oleh masyarakat,”ujar Djonny Syafruddin, Ketua GPBSI, dan pemilik sejumlah bioskop independen di berbagai kota di Indonesia.
Dengan adanya komunikasi itu, tambahnya, pihak bioskop memberikan informasi agar dalam membuat film itu berorientasi pada pasar tanpa menghilangkan kualitas cerita dan kemasan film itu sendiri.”kalau film tidak bagus kan, yang rugi dua belah pihak,”urai Djonny.
Sementara itu Jimmy Haryanto menjelaskan, produser terkadang kurang menguasai informasi bagaimana mekanisme beredarnya film di bioskop.”Ada yang baru selesai film sudah minta jadwal tayang. Sebaiknya kan, sebelum film itu dibuat kami sudah diberitahu, Jenis film, kapan produksi dan kapan selesai. Kemudian bagaimana film itu dibuat. Karena itu menurut kami perlunya dijalin komunikasi,”kata Jimmy yang keseharian adalah Direktur Operasional Grup Bioskop XXI.
Satu soalan lagi yang disayangkan oleh Jimmy adanya produser film yang membuat film murah tapi ingin hasil penonton maksimal. ”Ibarat kata produser begini kayak main judi jackpot. Memang ada sesekali saja. Tapi, gak semua film biaya murah dapat penonton yang banyak. Niatnya buat film bagus. Cerita bagus, pemain terkenal, promonya bagus. Saya kira penonton juga akan menonton film itu”, tegas Jimmy.
Hal lain yang patut disoroti adalah besaran pajak tontonan (PTo) yang bervariasi ditetapkan pemerintah daerah antara 10 % hingga 35 %, justru akan menghambat pertumbuhan bioskop di Tanah Air. Djonny Syafrudin, SH dan Jimmy Haryanto mengatakan selama ini banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerapkan PTo berdasarkan pajak hiburan, sehingga nilainya cukup besar. PTo disamakan dengan pajak karaoke, diskotik, atau tempat-tempat hiburan lainnya. Padahal film yang ditayangkan bioskop tidak semata-mata berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi juga memiliki fungsi komunikasi dan pendidikan.
Lebih jauh Jimmy menerangkan, besarnya pajak bioskop antara satu daerah dengan daerah lain terasa janggal karena berbeda-beda. Ada bioskop yang jaraknya berdekatan, tetapi pajaknya berbeda jauh. “Contohnya antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Di Kota Bekasi pajaknya 10 %, tetapi di Kabupaten Bekasi, 30 %. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Begitu juga antara Cirebon dan Plered yang jaraknya berdekatan. Di Cirebon 10 % di Plered 25 %,” kata Jimmy.
“Karena nilainya yang berbeda jauh padahal bioskopnya berdekatan, maka produser kadang tidak mau filmnya diputar di daerah yang pajaknya besar. Nah kalau sudah begitu siapa yang rugi? Kan daerahnya sendiri karena tidak ada pemasukan! Itu yang saya jelaskan kepada pemerintah daerah,” sambung Jimmy.
Sebetulnya dijelaskan Jimmy, banyak permintaan dari daerah kepada Grup 21 untuk mendirikan bioskop. Tetapi besarnya tarif pajak yang ditentukan daerah menjadi pertimbangan tersendiri. “Jadi strategi kita sekarang, sebelum mendirikan bioskop kita berunding dulu dengan pemerintah daerah, kita jelaskan untung ruginya penentuan pajak bagi daerah itu sendiri. Kami bersyukur sudah banyak daerah yang memahami,” ujarnya.
Selain soal pajak yang cukup memberatkan, pihak bioskop juga merasa berjuang sendiri untuk menjalani usaha bioskop. Mereka ingin para produser juga turut peduli memperjuangan PTo. “Maunya kami para produser film juga turut berjuang bersama soal pajak bioskop. Sementara ini kami jalan sendiri. Ibaratnya menjalankan roda usaha bioskop seperti anak kost, kalau ada apa-apa resiko sendiri,” keluh Djonny. (Diki / TrenzIndonesia)