Kursi Wakil Presiden Kosong, MPR Jadwalkan Pemilihan 2 Desember 2026
Trenz Indonesia – 16 November 2026 | Kekosongan jabatan wakil presiden menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Surat itu diserahkan langsung ke pimpinan MPR dan salinannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan rapat gabungan pimpinan MPR memutuskan Sidang Paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden terpilih digelar Rabu (2/12/2026). Presiden diberi waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon. MPR membentuk tim verifikasi 36 orang dan tim ad hoc 36 orang. Meski konstitusi memberi waktu 60 hari, MPR memilih mempercepat pengisian agar pemerintahan tidak berlama-lama tanpa figur nomor dua.
Dukungan politik terus mengalir. Sejumlah DPD Gerindra di Kepri, Sulut, Sulsel, Kalbar, Riau, Lampung, dan kepala daerah Jatim mendukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut partai pengusung Prabowo sepakat mendukung calon dari Gerindra. Nama Dasco dinilai berpengalaman, loyal, dan mampu menjadi pemersatu. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dua nama dari Istana.
Kalangan ekonom menekankan pentingnya kompetensi. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai wakil presiden ideal harus berintegritas, memahami ekonomi, dan mampu memperkuat koordinasi antarkementerian. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menyebut figur itu perlu teruji menyelesaikan kebuntuan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Isu kepastian hukum, disiplin fiskal, dan independensi Bank Indonesia juga menjadi perhatian pasar.
Polemik syarat pendidikan Gibran masih bergulir. Putusan MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak ada bukti meyakinkan soal dokumen pendidikan, tetapi permohonan tidak dapat diterima dan tidak otomatis memberhentikan Gibran. DPR disebut memiliki ruang menindaklanjuti melalui angket atau pansus. Dinamika ini menunjukkan pengisian kursi orang nomor dua bukan sekadar pergantian figur, melainkan ujian konsolidasi politik dan pemerintahan.
Dengan demikian, publik menantikan dua nama calon dari Presiden dan hasil Sidang Paripurna MPR. Proses yang transparan, cepat, dan konstitusional akan menentukan kualitas kepemimpinan wakil presiden mendampingi Prabowo hingga 2029.
Editor: Rachmaniar Wirawanan
Informasi dihimpun dari keterangan MPR RI, pemberitaan CNBC Indonesia, detikcom, dan Akurat.co.
