Jakarta, Trenz Edutainment I Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jabodetabek tampaknya akan menimbulkan polemik bagi para pemangku kekuasaan di wilayah Jabodetabek. Bagaimana tidak? Tradisi mudik bagi masyarakat yang biasanya dilakukan setiap tahun jelang Hari Raya Idul Fitri 1441H.

Himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik saat perayaan Idul Fitri 1441H, dilakukan secara intens melalui berbagai media dan  portal informasi lainnya. Longgarnya kebijakan PSBB menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin mudik agar bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara dan kerabat di kampung halaman.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) turut menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan mudik lokal di wilayah Jabodetabek saat perayaan Idul Fitri bagi umat muslim.

Polana Banguningsih Pramesti, selaku Kepala BPTJ mengatakan, kegiatan mudik lokal atau silaturahmi dengan keluarga dan kerabat dapat menimbulkan kerumunan yang berpotensi mempercepat penyebaran Covid-19.

Dalam forum Diskusi yang diselenggarakan secara daring oleh Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Rabu (6/5), via aplikasi Zoom mengambil tema “Antisipasi Menghadapi Mudik Lokal Lebaran/Idul Fitri 1441H Lintas Wilayah Jabodetabek”. Untuk itu, Polana menjelaskan, BPTJ berupaya untuk menerapkan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Selain itu, terdapat sejumlah peraturan kepala daerah di wilayah Jabodetabek terkait dengan implementasi PSBB yang dalam penyusunannya sudah dipadukan dengan Permenhub,” pungkas Polana.

INSTRAN berpendapat bahwa, kunci untuk mengantisipasi mudik lokal lintas wilayah di Jabodetabek ini  ada pada pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu, Gugus Tugas Covid-19 di masing–masing pemerintah daerah di Jabodetabek harus memiliki ketegasan untuk meminta masyarakat tidak melakukan mudik lokal atau silaturahmi fisik pada Hari Raya Idul Fitri.

Ketua INSTRAN Darmaningtyas mengatakan, “Ketegasan itu harus disosialisasikan mulai saat ini kepada seluruh masyarakat di penjuru Jabodetabek. Sosialiasi yang dilakukan akan lebih efektif tentunya apabila melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh keagamaan,” tandasnya.

Mudik atau silaturahmi sebenarnya merupakan bagian kegiatan sosial budaya, dimana dalam Peraturan Menter Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, kegiatan sosial budaya merupakan salah satu kegiatan yang perlu dihindari agar tidak terjadi kerumunan.

Lebih jauh, kembali Polana menegaskan, bahwa Jabodetabek adalah wilayah aglomerasi, sehingga kebijakan transportasi di antara wilayah aglomerasi tidak ada penghentian, tapi yang ada hanya pembatasan transportasi sebagaimana yang diatur dalam Permenhub No.18/tahun 2020.

“Selain itu juga, ada Permenhub No.25/tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,” tandasnya.

Akan tetapi, sambung Polana, kebijakan terbaru tersebut lebih mengatur pembatasan mudik keluar wilayah PSBB atau aglomerasi yang sudah ditetapkan sebagai PSBB, tetapi tidak membatasi pergerakan di dalamnya.

“Akan tetapi, bila merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 di mana ada pembatasan kegiatan sosial dan budaya, maka silaturahmi fisik atau mudik lokal ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan sosial budaya yang berpotensi membuat kerumunan, hal ini cukup menegaskan tetang himbauan untuk membatasi masyarakat melakukan kegiatan mudik pada Idul Fitri,” tuturnya.